Dua pasangan capres peserta Pilpres dan peserta Pemilu 2019 mendeklarasikan kampanye damai yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Minggu (23/9). (BP/dok)

Pemilu damai tak hanya menjadi harapan KPU sebagai penyelenggara, juga seluruh rakyat Indonesia mengharapkan hal yang sama. Ini tercermin dari deklarasi yang diadakan partai politik, pendukung partai politik maupun aparat seperti TNI dan Polri. Semuanya berharap rangkaian pemilu berjalan tertib. Harapan terakhirnya adalah akan terpilih para pemimpin dan wakil rakyat yang betul-betul mengerti keinginan rakyat serta mewakili kepentingannya di dewan perwakilan rakyat.

Seperti yang terjadi pada acara deklarasi pemilu damai di silang Monas, Minggu, enam bulan lalu.  Acaranya berlangsung sangat meriah dengan parade baju adat yang kompak. Tak hanya dikenakan para pemimpin Parpol, juga para pendukungnya. Ini mencerminkan harapan yang sama, agar pemilu berjalan sukses di seluruh daerah di Indonesia.

Deklarasi kampanye damai yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dinilai masyarakat sebagai langkah tepat di tengah kegaduhan politik jelang pilpres terutama di media sosial. Aksi ini memang sudah seharusnya dilakukan, selain itu aksi kampanye damai juga bisa dilakukan melalui media sosial agar masyarakat maya memahami makna dan fungsi dari kampanye damai untuk menjaga kestabilan nasional.

Selain itu, deklrasi damai yang sampai saat ini terus berlanjut merupakan salah satu bentuk melawan hoaks, yang sampai saat ini masih berseliweran di dunia maya. Sungguh serangannya sangat hebat. Kalau tidak dilawan dengan kesadaran bersama untuk mewujudkan kedamaian dalam hajatan lima tahun ini, tentu akan berdampak pada keamanan. Bahkan bisa menimbulkan suasana yang tak kondusif.

Tentu ini tidak menjadi keinginan kita bersama. Sebab kita sadari gangguan yang timbulkan saat-saat menjelang pemilu akan sangat berpengaruh pada jalannya demokrasi di negeri ini. Syukur kesadaran ini sejak awal telah dimiliki para pemimpin dan rakyat. Demikian pula TNI dan Polri secara terpadu, bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan keamanan bagi seluruh masyarakat.

Baca juga:  Hasil Verifikasi, Enam Balon DPD Belum Penuhi Syarat

Di Bali tentu ini lebih dikuatkan lagi. Terlebih Bali terkenal pariwisatanya, maka keamanan sangat diperlukan. Tanpa keamanan dan kenyamanan maka sulit mendatang turis. Inilah yang selama ini menjadi kesadaran masyarakat Bali.

Untuk mewujudkan hal tersebut peran pemimpin partai sangatlah penting. Mereka harus menempatkan kepentingan daerah dan Negara di atas kepentingan pribadi. Mereka harus mengedepankan rasa segilik, seguluk, subayantaka dari pada rasa persaingan yang berakibat bersinggungannya masa akar rumput.

Para pemimpin di pemerintahan juga tak bisa tinggal diam. Mereka harus memberi teladan untuk menciptakan suasana yang nyaman. Misalnya tidak berpihak pada calon. Atau memberikan keadilan kepada semua calon untuk melakukan sosialisasi. Demikian pula tokoh adat. Mereka berperan sangat besar. Karena semua wilayah Bali adalah wewengkon desa adat. Jadi jangan sampai ada ruang untuk berbuat keributan di wilayah desa adat.

Terakhir adalah peran aparat keamanan. Mereka harus terus berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu untuk mencegah sedini mungkin pelanggaran yang bisa merusak tatanan di masyarakat. Demikian pula kecenderungan penyebaran berita bohong, fitnah yang punya kepentingan politik harus sedini mungkin dicegah. Jangan sampai meluas.

Upaya preemtif harus dilakukan. Salah satunya dengan memberi peringatan kepada pengguna media sosial untuk bijak membuat atau menyebarkan konten yang berbau politik.

Kedua tentu penindakan. Mereka yang terbukti membuat kegaduhan harus segera ditindak. Tanpa tindakan tegas tersebut, maka penyebaran kebohongan, fitnah dan kampanye hitam akan terus terjadi di dunia maya.

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.