efektif
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta memantau ruang command center beberapa waktu lalu. Ini menjadi salah satu bagian dari program smart city. Namun, setelah di-launching masih kekurangan tenaga. (BP/sos)
SEMARAPURA, BALIPOST.com – Program smart city Pemkab Klungkung yang telah menelan anggaran miliaran rupiah belum mampu berjalan efektif. Hal ini bukan saja terkendala jaringan sehingga belum terintegrasi ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun juga masih kekurangan tenaga, terutama yang bertugas di command center.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Klungkung, I Wayan Parna mengungkapkan sesuai hasil studi banding ke Banyuwangi, Jawa Timur, untuk memaksimalkan program smart city, membutuhkan tenaga sedikitnya 60 orang. Terbagi untuk menangani command center dan teknisi. Namun, berbeda halnya dengan Kabupaten Klungkung. Tenaga command center hanya tiga orang dan teknisi nihil.

“Untuk tenaga di command center sebenarnya perlu 12 orang. Sekarang masih kekurangan. Untuk teknisi, tenaga itu juga diberikan pembekalan,” sebutnya, Jumat (29/12).

Keterbatasan tenaga itu menyebabkan up date informasi maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat tak bisa berlangsung 24 jam. Namun hanya dari pukul 08.00 Wita sampai pukul 18.00 Wita.

Ditengah situasi demikian, Diskominfo mengusulkan untuk ada penambahan, dengan jumlah sesuai standar minimal. “Kami tetap berupaya untuk menambah tenaga. Supaya bisa berjalan efektif. Sistemnya kontrak dan basic ilmunya IT,” katanya.

Baca juga:  8.000 Nelayan Tidak Tercover Bantuan Lagi

Mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Klungkung ini menyatakan program yang menelan anggaran Rp 2,3 miliar ini ditargetkan sudah efektif berjalan pada Januari 2018. Pola kerjanya, masyarakat bisa menyampaikan pengaduan melalui aplikasi “Klungkung Masadu” yang bisa diunduh melalui play store. “Itu nanti masuk ke command center. Selanjutnya diteruskan ke OPD yang menangani. Masing-masing sudah punya admin,” ucapnya.

Disampaikan lebih lanjut, pengaduan yang diterima itu nantinya bisa dijadikan bahan untuk merancang perencanaan membangunan daerah. “Dari sini juga bisa diketahui kualitas kerja OPD. Bisa dilihat dari kecepatan menanggapi pengaduan. Kedepan, hal-hal berkaitan dengan keperluan publik juga bisa terakses melalui ini,” sebutnya.

Sebelumnya juga disampaikan program ini juga belum mampu terintegrasi dengan seluruh OPD lantaran terkendala jaringan. “Sekarang belum terintegrasi. Belum ada jaringan. Ini tugas kami di kominfo untuk melengkapi. Tetap kami lakukan penyempurnaan. Kalau untuk SDM, masing-masng OPD kan sudah ada operator. Itu akan diimaksimalkan,” bebernya. Pengadaan jaringan, lanjutnya memerlukan anggaran cukup besar.(sosiawan/balipost)

 

1 KOMENTAR

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.