BANGLI, BALIPOST.com – Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dengan melakukan berbagai langkah strategis. Dorongan ini menyusul informasi adanya potensi pemangkasan dana transfer cukup besar dari pemerintah pusat untuk tahun 2026.
Suastika menekankan bahwa Bangli harus bersiap. Dengan komposisi APBD sekitar Rp1,2 Triliun, di mana hampir 80 persennya bergantung pada transfer pusat, maka jika penurunan dana transfer ini terjadi cukup besar tentunya akan sangat berdampak bagi pembangunan Bangli.
“Informasinya terjadi penurunan. Bangli saya yakin juga ada penurunan. Ketika nanti benar-benar terjadi penurunan, ya kami akan komunikasi dengan Bupati untuk menentukan skala prioritas mana yang harus dilaksanakan,” kata Suastika, Jumat (26/9).
Sejalan dengan arahan pusat yang mendorong kemandirian daerah, Suastika kembali meminta Pemkab Bangli untuk kreatif menggenjot PAD tanpa menambah beban ekonomi masyarakat. Menurutnya beberapa potensi PAD yang perlu diintensifkan dan diekstensifikasi diantaranya pajak Hotel dan Restoran (PHR) dan Retribusi Rekreasi dan Tempat Olahraga.
“Intensifkan semua. Tapi kalau untuk hal lain yang menyentuh masyarakat, jangan. Saya tidak setuju dinaikkan,” katanya.
Selain itu Suastika juga menyoroti potensi besar PAD yang masih belum tersentuh, yaitu imbal jasa lingkungan dari sumber daya air. Menurutnya Bangli memiliki kekayaan alam luar biasa dengan 447 mata air, dan selama ini telah memberikan pasokan air bersih bagi kabupaten lain namun belum mendapatkan imbalan yang setimpal. Suastika mengakui bahwa penarikan imbal jasa tersebut belum dapat dilakukan karena belum adanya regulasi yang mengatur. Oleh karena itu, ia mendesak Pemda agar segera menuntaskan penggodokan regulasi. “Potensi sekali. Itu tinggi pendapatannya kalau sudah kita punya regulasinya,” pungkasnya. (Dayu Swasrina/Balipost)
I Ketut Suastika. (BP/INa)
