JAKARTA, BALIPOST.com – Calon Gubernur Bali dari PDI Perjuangan I Wayan Koster menjawab soal sikap yang harus dilakukan pemimpin Bali ke depan menyikapi rencana proyek reklamasi Teluk Benoa. Menurut calon yang dikenal dengan sebutan KBS (Koster Bali Satu) ini segala sesuatu yang tidak sinkron dengan lingkungan Bali tidak bisa dipaksakan dilanjutkan.
“Kami telah mempelajari secara mendalam bagimana lingkungan Bali ini. Segala sesuatu yang tidak sinkron dengan lingkungan maka tidak bisa dipaksakan dilanjutkan,” kata KBS saat menggelar keterangan pers bersama dengan Cawagub Tjokorda Oka Ardhana Sukawati (Cok Ace) usai ditetapkan dan diumumkan secara resmi oleh Ketua umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai Cagub Bali dari PDIP di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11).
KBS menegaskan komitmennya menjaga alam Bali dari kerusakan dan itu telah dituangkan dalam visi, misi, dan program kerjanya untuk membangun Bali lima tahun ke depan. “Tentu kami akan melihat secara keseluruhan. Dalam visi misi kami adalah bahwa alam Bali dengan lingkungannya harus dikelola secara arif. Dengan tetap menjaga kelestarian alam berdasarkan konsep Tri Hitna Karana. Yaitu hubungan yang harmonis antara dengan manusia dengan yang maha pencipta, antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan lingkungannya,” sebutnya.
Ketika didesak apakah diartikan ia mendukung penghentian proyek reklamasi Teluk Benoa, KBS menegaskan pada intinya dirinya tidak akan melaksanakan pembangunan yang tidak sesuai dengan kelestarian alam. “Tentu kami harus melihatnya secara menyeluruh. Kalau secara alam memang tidak cocok tentu kami tidak akan melaksanakannya,” tegasnya.
KBS mengaku mendukung penilaian mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang juga hadir pada deklarasi pencalonannya itu, bahwa pembangunan di wilayah selatan Bali sudah sangat padat sehingga perlu dipikirkan moratorium pembangunan di wilayah selatan Bali dalam bentuk aturan. “Secara umum kami telah mendengar semua pendapat dan masukan dari berbagai pihak memang Bali di wilayah bali selatan pembangunan sarana dan pra sarana seperti hotelnya sudah padat. Dan Bali tidak saja Bali selatan dan Badung tapi ada di belahan utara dan timur yang pelaksanaan pembangnnnya belum merata dan adil. Seehingga menjadi tugas kami merratakan pembangunan di Bali secara adil. Tidak bertumpu di wilayah selatan,” tegasnya.
KBS mengatakan sudah saatnya semua pihak berkepentingan untuk menghentikan pembangunan di Bali selatan. “Kalau di selatan memang sudah saatnya dipikurkan moratorium pembangunan di sana,” ujarnya.
Menyinggung larangan kampanye negatif seperti yang diamanatkan Ketua umum Megawati Soekarnoputri, KBS mengatakan hal itu juga sejalan dengan komitmen pasangan tersebut beserta tim sukses dan para relawan agar kemenangan yang disebut nantinya dilakukan secara santun, berbudaya dan beradab. “Kami ingin agar kemenangan pilgub di Bali, proses tahapan kampanyenya dilaksanakan dengan santun, berbudaya dan beradab. Karena dalam agama Hindu diajarkan untuk mencapai kemenangan harua dilakukan dengan cara yang baik. Kami tidak akan melakukan segala cara tapi cara- cara yang berbudaya sekaligus memberi pendidikan politik yang baik kepada masyarakat,” kata KBS. (Hardianto/balipost)
