Rapat tripartit yang digelar Jumat (20/11) di Kabupaten Jembrana menyepakati usulan UMK Jembrana 2027 sebesar Rp4.585.286. (BP/istimewa)

NEGARA, BALIPOST.com – Dewan Pengupahan Kabupaten Jembrana bersama unsur tripartit resmi menyepakati usulan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jembrana tahun 2027 sebesar Rp4.585.286. Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat pleno pembahasan pengupahan yang digelar di Ruang Rapat Kominfo Kabupaten Jembrana pada Jumat (20/11) siang.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten
Jembrana, Sukirman, menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan hasil
titik temu dalam forum tripartit yang melibatkan pemerintah melalui
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),
serta serikat pekerja.

“Dari kronologi pembahasan tersebut, kami mengusulkan pada angka
Rp4.585.286, artinya 81,81 persen dari kebutuhan hidup layak. Itu yang
kita ajukan kepada Dewan Pengupahan Kabupaten Jembrana dan astungkara
disepakati untuk direkomendasikan menjadi penetapan gubernur,” ujar
Sukirman saat dikonfirmasi usai rapat, Sabtu (21/11).

Baca juga:  UMP Bali 2027 Masih Dikaji, KLH Pekerja Jadi Salah Satu Pertimbangan

Sukirman menjelaskan, pembahasan UMK Jembrana merujuk pada hasil
voting Dewan Pengupahan Provinsi Bali yang menetapkan Upah Minimum
Provinsi (UMP) di kisaran Rp4.559.000-an. Mengacu pada Undang-Undang
Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2026 Pasal 134 hingga Pasal 141,
besaran UMK kabupaten wajib ditetapkan lebih tinggi dibandingkan UMP.

Dalam prosesnya, Jembrana sepakat menggunakan variabel Kebutuhan Hidup
Layak (KHL) Provinsi Bali sebesar Rp5.506.481 sebagai acuan. Meski
SPSI sempat mengusulkan angka penuh sesuai KHL tersebut, forum
mempertimbangkan masukan dari pihak pengusaha (Apindo) terkait
kemampuan perusahaan serta tingkat pengangguran di Jembrana yang
tercatat sebesar 12,59 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS).

Menurut Sukirman, ketetapan upah yang rencananya mulai berlaku pada 1
Januari 2027 ini menyasar pekerja lajang pada perusahaan yang
mempekerjakan lebih dari 10 karyawan, dan tidak berlaku bagi sektor
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Baca juga:  Prabowo Diminta Audit Sistem Coretax

“Apabila perusahaan pemberi kerja tidak mampu membayar ketentuan upah
sesuai penetapan gubernur tersebut, perusahaan dapat mengajukan
penangguhan atau peninjauan dengan syarat adanya kesepakatan bipartit
serta hasil audit keuangan eksternal,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten
Jembrana, Kadek Mirah Ananta Sukma Dewi, ketika dikonfirmasi wartawan,
menyampaikan sidang Dewan Pengupahan berjalan lancar dengan diskusi
yang berlangsung cair. Pembahasan memperhatikan amanat Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ketenagakerjaan, Kebutuhan
Hidup Layak (KHL) Provinsi Bali, serta usulan UMP dari Dewan
Pengupahan Provinsi Bali, hingga akhirnya disepakati UMK Jembrana
sebesar Rp4.585.286.

Baca juga:  Tiga Korban Meninggal Akibat Bencana Alam Diusulkan Dapat Santunan

Menurutnya, bagi perusahaan yang keberatan, mekanismenya ditempuh
melalui perundingan bipartit antara perusahaan dan pekerja, kemudian
mengajukan permohonan pengecualian. Usulan UMK tersebut selanjutnya
diajukan kepada Gubernur Bali untuk ditetapkan.

Lebih lanjut, Sukirman menilai kesepakatan UMK tahun 2027 ini sejalan
dengan misi Bupati dan Wakil Bupati Jembrana dalam menyejahterakan
pekerja, sekaligus diperkuat oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15
Tahun 2024 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Kabupaten Jembrana.

Ia pun berharap komunikasi yang solid di dalam Lembaga Kerja Sama
(LKS) Tripartit terus terjaga demi menciptakan hubungan industrial
yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

“Tatkala hubungan industrial terjalin harmonis, kami SPSI yakin para
investor akan hadir dan menanamkan modalnya di Kabupaten Jembrana,”
tutupnya. (Surya Dharma/balipost)

BAGIKAN