Ilustrasi pendataan Perlinsos. (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Bedasarkan data Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Kota Denpasar, jumlah pendaftar Perlindungan Sosial (Perlinsos) hingga pertengahan November 2026 mencapai 66.954 KK. Angka tersebut 35,68 persen dari total 187.642 KK yang ada di Kota Denpasar.

Kepala Diskominfo Kota Denpasar, Gde Wirakusuma Wahyudi, Jumat (20/11) mengatakan, pendataan Perlinsos masih terus dikebut yang menyasar seluruh KK di Denpasar. “Jadi semua KK kita data sekarang. Tidak hanya desil 1 sampai 5 saja,” katanya.

Ia mengatakan pendataan sesuai arahan pemerintah pusat akan dilanjutkan hingga Desember. Dilihat dari masing-masing kecamatan, cakupan tertinggi ada di Denpasar Timur (Dentim) yakni 44,87 persen. Kemudian Denpasar Utara sebanyak 37,62 persen, Denpasar Barat 34,05 persen, dan Denpasar Selatan 29,67 persen.

Wirakusuma mengatakan, untuk mempercepat cakupan, Pemkot Denpasar kini menyiapkan pola jemput bola dengan menyasar warga langsung di tempat kerja. Setelah sebelumnya jemput bola juga dilakukan ke desa/kelurahan. “Sekarang kita sedang mencari strategi untuk menyasar para pekerja, pegawai kantoran,” katanya.

Baca juga:  Soal Usulan Gedung Baru DPRD Bali, Ini Tanggapan Wakil Gubenur

Jemput bola ke tempat kerja dilakukan melihat tantangan karakteristik masyarakat perkotaan. Pada hari kerja, sebagian besar warga berada di tempat kerja. Sementara pada akhir pekan, masyarakat cenderung menggunakan waktu untuk beristirahat maupun melakukan aktivitas lainnya.

Pola tersebut sebelumnya telah diuji coba pada akhir periode pendataan dan dinilai cukup efektif. “Pegawainya yang lagi bekerja bisa datang ke ruang itu sebentar untuk aktivasi, kemudian balik lagi ke ruangannya untuk melanjutkan pekerjaan,” ujarnya.

Ia mengatakan, pendataan Perlinsos tidak semata-mata digunakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial. Aplikasi Perlinsos juga menjadi instrumen untuk melakukan verifikasi faktual terhadap data warga dengan sejumlah basis data yang dimiliki pemerintah maupun lembaga terkait pelayanan masyarakat.

Baca juga:  Lolos Bhayangkara FC, Putu Anggara Seleknas U-16

Data warga nantinya dapat disandingkan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), BPJS Ketenagakerjaan, hingga data kepemilikan dan penggunaan listrik maupun kendaraan.

Melalui proses tersebut, ketidaksesuaian data dapat diketahui dan selanjutnya diverifikasi. Misalnya, seseorang tercatat hanya memiliki satu bidang tanah dalam suatu basis data, sementara kondisi sebenarnya menunjukkan yang bersangkutan memiliki lebih dari satu bidang tanah.

Apabila seseorang berstatus aparatur sipil negara (ASN), status tersebut semestinya tercatat dalam basis data BKN. Begitu pula pekerja penerima upah yang semestinya tercatat dalam data BPJS Ketenagakerjaan. “Kalau dia sampai layak, berarti datanya tidak ada di BKN, kalau ASN. Kalau dia pekerja berarti datanya tidak ada di BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Baca juga:  Ribuan Objek Pajak Diduga Tak Terdata, DPRD Badung Desak Data Ulang PBB

Sebaliknya, warga yang merasa kondisi ekonominya tidak mampu tetapi dinyatakan tidak layak juga dapat melakukan pengecekan terhadap data yang menjadi dasar penilaian. Salah satu kemungkinan yang perlu diverifikasi, misalnya, terdapat kendaraan yang tercatat atas identitas warga meskipun kendaraan tersebut sebenarnya bukan miliknya.

Kondisi tersebut, menurut Wirakusuma, menunjukkan pentingnya keterlibatan seluruh warga dalam proses pendataan. Aktivasi aplikasi Perlinsos tidak hanya berkaitan dengan peluang mendapatkan bantuan sosial, tetapi juga menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan pencocokan data lintas instansi. (Widiastuti/balipost)

BAGIKAN