MANGUPURA, BALIPOST.com – Kekurangan aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Badung. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin meningkat, Pemkab Badung ternyata masih membutuhkan ribuan pegawai untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai, Pemkab Badung masih kekurangan sebanyak 5.871 pegawai. Sementara itu, jumlah pegawai yang tersedia saat ini baru mencapai 16.103 orang, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung, I Wayan Putra Yadnya, mengungkapkan bahwa angka kekurangan tersebut merupakan hasil perhitungan berdasarkan analisis beban kerja serta peta jabatan pada masing-masing organisasi perangkat daerah. “Setelah dipadukan dengan analisis beban kerja dan peta jabatan yang tersedia, kebutuhan kita masih kurang 5.871 pegawai,” ujar Putra Yadnya, Kamis (12/11).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Badung telah mengusulkan sebanyak 722 formasi pegawai pada 2026. Namun, usulan tersebut hingga kini masih menunggu persetujuan dan penetapan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Putra Yadnya berharap seluruh formasi yang diajukan dapat disetujui sehingga kebutuhan tenaga pegawai di sejumlah OPD bisa dipenuhi secara bertahap. Menurutnya, kekurangan ASN sudah cukup lama dirasakan sejumlah perangkat daerah, terutama karena Pemkab Badung telah lama tidak melakukan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Kita sebenarnya ingin cepat memenuhi kebutuhan pegawai karena beberapa perangkat daerah memang kekurangan tenaga. Ini juga karena kita sudah lama tidak merekrut PNS,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah daerah tidak bisa serta-merta membuka rekrutmen dalam jumlah besar. Pemkab Badung harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar penambahan pegawai tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Salah satu pertimbangan utama adalah ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD. Karena itu, setiap usulan formasi harus melalui perhitungan matang dengan menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dan kapasitas fiskal daerah.
Putra Yadnya menjelaskan, jumlah 722 formasi yang diajukan telah disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Padahal, kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkab Badung masih jauh lebih besar dibandingkan jumlah formasi yang diusulkan. “Formasi 722 itu juga sudah kita hitung berdasarkan anggaran yang tersedia. Sebenarnya bisa saja diusulkan lebih, tetapi kita harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Mudah-mudahan usulan ini bisa dipenuhi seluruhnya oleh KemenPAN-RB,” jelasnya seraya menyebutkan dengan kekurangan mencapai 5.871 pegawai, pemenuhan kebutuhan ASN di Kabupaten Badung dipastikan membutuhkan proses bertahap. (Parwata/balipost)
