SINGARAJA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng masih menunggu kepastian teknis terkait rencana peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu yang direncanakan mulai 2027. Meski pemerintah pusat dan DPR telah menyepakati kebijakan tersebut, mekanisme pelaksanaannya di daerah hingga kini belum jelas.
Pemkab Buleleng telah menyampaikan data sebanyak 2.231 PPPK Paruh Waktu kepada pemerintah pusat. Pendataan tersebut mencakup jumlah pegawai sekaligus kebutuhan anggaran untuk penggajian. Data itu disetorkan sekitar dua pekan lalu sebagai bahan pembahasan kebijakan peningkatan status kepegawaian tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa, dihubungi Selasa (10/11) mengatakan pemerintah daerah telah memenuhi permintaan data dari pemerintah pusat. Namun, sampai saat ini belum ada petunjuk teknis yang mengatur tahapan maupun mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
“Data jumlah pegawai dan besaran penggajian sudah kami sampaikan. Sejauh ini, permintaan data yang lebih spesifik baru menyangkut tenaga guru dan kesehatan,” ujarnya.
Menurut Suyasa, salah satu hal yang masih perlu diperjelas adalah cakupan pegawai yang akan mendapatkan peningkatan status. Pemkab Buleleng belum mengetahui apakah kebijakan tersebut akan diberlakukan kepada seluruh PPPK Paruh Waktu atau dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan jenis jabatan dan kebutuhan masing-masing instansi.
Kepastian mengenai pembiayaan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pasalnya, perubahan status kepegawaian tersebut berpotensi berdampak terhadap kebutuhan anggaran daerah. Hingga kini, belum ada kejelasan apakah tanggung jawab kepegawaian akan dialihkan kepada pemerintah pusat atau hanya pembiayaan gaji yang ditanggung melalui anggaran pusat.
“Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut. Kalau sudah ada kebijakan dan mekanismenya, tentu pemerintah daerah akan mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat,” kata Suyasa.
Berdasarkan data Pemkab Buleleng, jumlah PPPK Paruh Waktu saat ini mencapai 2.231 orang. Sementara itu, PPPK Penuh Waktu yang telah bertugas di lingkungan Pemkab Buleleng tercatat sebanyak 7.638 orang. Jumlah tersebut menjadi bagian dari komposisi aparatur yang harus diperhitungkan dalam penataan kebutuhan pegawai daerah.
Sebelumnya, pemerintah pusat bersama DPR menyepakati peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut mencakup sejumlah bidang pekerjaan, di antaranya guru, dosen, tenaga kesehatan, pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga teknis hingga tenaga layanan lainnya. (Yudha/balipost)
