DENPASAR, BALIPOST.com – Kesenjangan anggaran pelaksanaan Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026 antara kabupaten/kota di Bali menjadi perhatian DPRD Bali. Komisi IV DPRD Bali mendorong penambahan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi enam kabupaten yang dinilai masih memiliki keterbatasan anggaran untuk mendukung partisipasi seniman dalam ajang seni budaya tahunan tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, mengatakan, aspirasi penambahan BKK muncul karena terdapat kesenjangan cukup besar antara anggaran kabupaten/kota yang satu dengan lainnya. Padahal, seluruh kabupaten/kota di Bali memiliki kewajiban berpartisipasi dalam PKB, baik melalui kegiatan lomba maupun parade.
Menurut Suwirta, keterbatasan anggaran juga membuat kelompok-kelompok seni atau sekaa di kabupaten dengan kemampuan fiskal lebih kecil harus bekerja ekstra mencari dukungan pendanaan, termasuk melalui pengajuan proposal bantuan kepada perusahaan.
“Kalau dilihat kesenjangannya, sangat tinggi. Sementara permintaan dari provinsi, semua kabupaten harus mengirimkan peserta secara maksimal. Di kabupaten yang relatif kecil, sekaa-sekaa juga harus sibuk membuat proposal untuk mendapatkan bantuan dari perusahaan,” ujarnya, Senin (2/11).
Berdasarkan data sumber dan jumlah dana PKB XLVIII Tahun 2026, total anggaran penyelenggaraan dan partisipasi daerah mencapai Rp38,872 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sebesar Rp10,550 miliar, BKK Pemerintah Provinsi Bali kepada enam kabupaten sebesar Rp3 miliar, serta APBD kabupaten/kota sebesar Rp25,321 miliar.
Dari sembilan kabupaten/kota, Badung mengalokasikan anggaran terbesar, yakni Rp7,592 miliar, disusul Gianyar Rp5,530 miliar dan Denpasar Rp3,905 miliar. Sementara itu, enam kabupaten penerima BKK masing-masing mendapatkan tambahan Rp500 juta.
Dengan tambahan tersebut, total anggaran Tabanan mencapai Rp3,019 miliar, Klungkung Rp1,958 miliar, Jembrana Rp1,9 miliar, Buleleng Rp1,6 miliar, Bangli Rp1,445 miliar, dan Karangasem Rp1,372 miliar.
Suwirta menilai, alokasi BKK bagi enam kabupaten tersebut perlu ditingkatkan agar kemampuan mereka dalam mendukung kegiatan seni dan budaya semakin seimbang. Ia mengusulkan penambahan anggaran sekitar Rp1 miliar bagi masing-masing kabupaten yang masih membutuhkan penguatan pendanaan.
“Harapan kita, BKK yang masih di bawah Rp3 miliar itu bisa ditingkatkan. Rata-rata ditambah lagi Rp1 miliar. Kalau enam kabupaten masing-masing ditambah Rp1 miliar, berarti ada tambahan anggaran Rp6 miliar,” katanya.
Ia berharap usulan tersebut dapat dipertimbangkan dalam sisa pembahasan anggaran. Menurutnya, penambahan dana bukan sekadar persoalan pemerataan anggaran, melainkan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan seni dan budaya Bali.
Suwirta menegaskan, pelestarian budaya membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai. Karena itu, kemampuan fiskal daerah semestinya tidak menjadi penghambat bagi sekaa dan seniman untuk berpartisipasi secara optimal dalam PKB.
Selain meningkatkan kuantitas partisipasi, penambahan BKK diharapkan turut memperkuat kualitas penampilan seniman. Dengan dukungan anggaran yang lebih memadai, kabupaten/kota dapat mengirimkan peserta secara maksimal, baik untuk mengikuti perlombaan maupun parade yang menjadi bagian dari rangkaian PKB.
Ia juga menyoroti kecenderungan seniman memilih tampil di daerah yang memiliki kemampuan pendanaan lebih besar. Badung, misalnya, dinilai menjadi salah satu daerah yang menarik bagi seniman karena dukungan anggarannya relatif tinggi. Kondisi tersebut dinilai wajar karena seniman, selain memiliki tanggung jawab untuk mengabdi kepada daerah, juga membutuhkan penghasilan dari aktivitas berkesenian.
“Seniman itu, di samping mengabdi kepada daerahnya, juga perlu pendapatan. Jadi, jangan sampai kesenjangan anggaran membuat daerah tertentu lebih diuntungkan dalam menarik seniman,” ujarnya.
Menurut Suwirta, penambahan BKK diharapkan dapat memperkuat kemampuan kabupaten dengan anggaran lebih terbatas dalam membina dan melibatkan seniman lokal. Dengan demikian, partisipasi dalam PKB tidak hanya maksimal dari sisi jumlah peserta, tetapi juga mampu menjaga kualitas serta keberlanjutan aktivitas seni di seluruh Bali.
Ia berharap pembahasan anggaran yang masih berlangsung dapat menjadi momentum untuk memperkecil kesenjangan dukungan pendanaan antardaerah. Dengan alokasi yang lebih proporsional, PKB diharapkan semakin mencerminkan keterlibatan seluruh kabupaten/kota dalam menjaga dan mengembangkan seni budaya Bali. (Ketut Winata/balipost)
