DENPASAR, BALIPOST.com – Pendapatan negara di Provinsi Bali hingga akhir triwulan III 2026 mencapai Rp17,20 triliun. Realisasi tersebut setara 61,87 persen dari target APBN sebesar Rp27,79 triliun, dengan pertumbuhan 5,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Bali yang juga Kepala Kanwil DJKN Bali Nusra, Arinto Setyo Mulyawan didampingi Kepala Kanwil DJP Provinsi Bali, Darmawan di Denpasar, Jumat (30/10) menjelaskan, berdasarkan data Kinerja APBN Regional Provinsi Bali sampai dengan 30 September 2026, penerimaan perpajakan masih menjadi kontributor utama pendapatan negara dengan realisasi Rp13,76 triliun atau 59,09 persen dari target Rp23,28 triliun. Penerimaan perpajakan tumbuh 8,70 persen secara tahunan.
Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak mencapai Rp12,69 triliun atau 58,45 persen dari target Rp21,71 triliun. Penerimaan pajak ini tumbuh 8,91 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu Kepala Kanwil DJBC Bali Nusra, Sunaryo menyebutkan, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp1,06 triliun atau 67,92 persen dari target, dengan pertumbuhan 6,29 persen.
Lebih lanjut Arinto menjelaskan adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp3,43 triliun atau 76,21 persen dari target Rp4,51 triliun. Namun, penerimaan PNBP mengalami kontraksi sebesar 4,11 persen secara tahunan.
Darmawan menambahkan, berdasarkan sektor usaha, kontribusi penerimaan pajak di Bali berasal dari berbagai sektor, terutama perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, aktivitas keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, serta industri.
Sektor perdagangan besar dan eceran mencatatkan penerimaan sekitar Rp2,64 triliun. Disusul penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar Rp2,07 triliun.
Selanjutnya, aktivitas keuangan dan asuransi berkontribusi sekitar Rp1,42 triliun, administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib sekitar Rp1,36 triliun, serta industri sekitar Rp895,35 miliar.
Capaian tersebut menunjukkan penerimaan perpajakan masih menjadi penopang utama pendapatan negara di Bali hingga triwulan III 2026. (Suardika/balipost)
