AMLAPURA, BALIPOST.com – Jumlah warga miskin yang ada di Kabupaten Karangasem jumlahnya mencapai 27 ribu orang. Untuk memutus mata rantai kemiskinan tersebut, dibutuhkan integrasi data dan kolaborasi lintas sektor dengan seluruh seluruh stakeholder. Hal itu diungkapkan Kepala Bappeda Kabupaten Karangasem yang juga Sekretaris TKPKD Karangasem, I Gusti Bagus Widiantara saat rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan tahun 2026 yang disinkronkan dengan launching “Pepadu Karangasem,” Rabu (7/10).
Ia mengungkapkan, penanggulangan kemiskinan merupakan agenda pembangunan yang membutuhkan kerja bersama karena kemiskinan bersifat multidimensi dan tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja. Kabupaten Karangasem sendiri memiliki potensi ekonomi yang cukup besar di bidang pariwisata, pertanian, UMKM dan ekonomi kreatif. Tantangannya adalah bagaimana seluruh potensi tersebut diorkestrasi agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Widiantara mengatakan, untuk memutus mata rantai kemiskinan tersebut, dibutuhkan integrasi data dan kolaborasi lintas sektor. Mulai dari memperkuat komitmen bersama, seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, menyatukan pemahaman mengenai arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan, memperkuat integrasi dan pemanfaatan data sebagai dasar penetapan sasaran dan intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, serta mendorong sinergi lintas perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan daerah.
“Selain itu juga diperlukan mengorkestrasi potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat. Dan dengan me-launching Pepadu sebagai inovasi untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran agar lebih terintegrasi dan tepat sasaran. Karena Pepadu Karangasem merupakan model integrasi perencanaan dan penganggaran lintas sektor yang menghubungkan permasalahan, potensi, lokasi, sasaran, sumber daya, indikator, dan share outcome untuk penurunan dan penanggulangan kemiskinan. Dan diharapkan menjadi instrumen penguat perencanaan dan penganggaran agar lebih terintegrasi dan tepat sasaran serta berorientasi pada hasil,” katanya.
Sementara itu, Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata atau Gus Par menjelaskan, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang membutuhkan perhatian, kesungguhan, dan kerja bersama. “Kemiskinan bukan semata-mata persoalan rendahnya pendapatan. Kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensi berkaitan dengan terbatasnya akses pekerjaan, air bersih, infrastruktur, perumahan, kesempatan kerja, serta kemampuan masyarakat untuk keluar dari kerentanan,” jelasnya.
Gus Par mengatakan, Kabupaten Karangasem memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di sektor pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif, dan kekayaan alam serta budaya yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, tantangan ke depan adalah bagaimana seluruh potensi tersebut dikelola agar memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat terutama masyarakat miskin dan masyarakat rentan.
“Penanggulangan kemiskinan harus bergerak satu arah, menggunakan data yang sama, menetapkan sasaran yang jelas, dan memastikan intervensi antar perangkat daerah saling menguatkan. Penanggulangan juga harus dilaksanakan melalui tiga strategi utama. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan pemenuhan layanan dasar. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja, penguatan UMKM, ekonomi perdesaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan ketiga, menurunkan kantong-kantong kemiskinan melalui intervensi yang berbasis wilayah dan dilakukan secara terpadu,” imbuhnya.
Lebih lanjut dikatakannya, Pepadu
Karangasem adalah instrumen untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran, meningkatkan kolaborasi, mempertemukan data dan potensi, serta memastikan program-program pemberdayaan ekonomi dan masyarakat benar-benar terhubung dengan masyarakat yang membutuhkan.
“Kita berharap Pepadu ini tidak berhenti sebagai sebuah aplikasi atau inovasi teknologi, melainkan Pepadu harus menjadi cara kerja baru dalam perencanaan dan penganggaran, untuk lebih terintegrasi, kolaboratif, tepat
sasaran, dan terukur hasilnya. Maka dari itu, kita mengajak seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, serta seluruh mitra pembangunan untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai tanggung jawab bersama,” tandas Gus Par. (Eka Parananda/balipost)
