MANGUPURA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Badung memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan dengan menggelontorkan anggaran Rp1,16 triliun pada 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga tren penurunan angka kemiskinan sekaligus memastikan program bantuan dan perlindungan sosial tepat sasaran.
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Badung, Bagus Alit Sucipta, mengatakan capaian penurunan kemiskinan Badung pada 2025 menjadi modal penting untuk melanjutkan kebijakan pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan tercatat 1,9 persen pada 2025, turun 0,4 persen dibandingkan 2024 yang berada di angka 2,23 persen.
Capaian tersebut juga mengantarkan Badung meraih penghargaan peringkat pertama regional Jawa-Bali pada 2026 dalam ajang penanganan kemiskinan dan penurunan stunting dari Kementerian Dalam Negeri.
“Untuk mempertahankan tren penurunan dan mengoptimalkan penanganan kemiskinan secara komprehensif, Pemkab Badung mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,16 triliun pada tahun 2026. Anggaran masif tersebut difokuskan pada empat bidang utama yang diampu oleh instansi terkait yakni Bidang Pangan, Papan, dan Sandang, Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Bidang Adat, Agama, dan Budaya, Bidang Jaminan Sosial, Sosial, dan Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak hanya bergantung pada bantuan sosial. Pemerintah juga mengarahkan intervensi melalui pendidikan, kesehatan, kebutuhan dasar, perlindungan sosial, hingga ketenagakerjaan. Program ini diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah dalam Sapta Kriya Adicipta, khususnya misi kedua yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Wabup juga meminta seluruh OPD bersama perangkat desa dan kelurahan mempercepat pemutakhiran data perlindungan sosial serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang ditargetkan rampung pada Desember 2026.
“Langkah ini nantinya akan dilanjutkan dengan sensus mandiri bekerja sama dengan BPS guna memastikan seluruh intervensi program benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Disebutkan, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, pemerintah desa, hingga pihak swasta melalui forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) akan terus diperkuat. Melalui sinergi yang kuat dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, hingga banjar, pihaknya optimis target penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud demi kebahagiaan Kra¹ma Badung,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Badung sekaligus Sekretaris TKPK Badung, I Made Wira Dharmajaya, menyampaikan pertumbuhan ekonomi Badung hingga Juni 2026 berada di kisaran 5,9 persen.
Pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi salah satu modal pemerintah untuk terus menekan kemiskinan. Pemkab Badung bahkan memasang target angka kemiskinan berada pada kisaran 1,05 persen hingga 1,75 persen pada 2030.
“Masalah target-target ini perlu kita cermati secara lebih mendalam. Berdasarkan capaian indikator makro ekonomi Kabupaten Badung sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan, kita memiliki modal yang sangat baik untuk membangun optimisme menekan angka kemiskinan menjadi lebih rendah lagi,” katanya. (Parwata/balipost)
