SINGASANA, BALIPOST.com – Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) membuat Pemkab Tabanan memperkuat upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejumlah sumber pendapatan yang selama ini belum maksimal digarap, termasuk piutang pajak PBB dan BPHTB, mulai dibidik. Pemkab juga membuka ruang investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
Bupati Tabanan Dr. I Komang Gede Sanjaya ditemui usai rapat paripurna DPRD Tabanan, Jumat (14/8) mengatakan, efisiensi anggaran merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional. Karena itu, Tabanan juga melakukan efisiensi terhadap kegiatan yang dinilai belum produktif, termasuk kegiatan keramaian dan seremonial. “Memang terjadi efisiensi. Tidak hanya di Tabanan, tetapi seluruh Indonesia diwajibkan melakukan efisiensi. Indikatornya sudah diberikan pemerintah pusat,” ujar Sanjaya.
Menurutnya, kegiatan yang belum menjadi prioritas dapat kembali dilaksanakan ketika kondisi fiskal membaik. Saat ini, pemerintah daerah lebih diarahkan mengutamakan program yang produktif dan memberikan dampak terhadap masyarakat. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Sanjaya bersama Wakil Bupati, Sekda dan jajaran Pemkab Tabanan mengoptimalkan sejumlah sumber pendapatan. Selain penagihan piutang pajak, peluang pendapatan dari wilayah yang belum tergarap juga akan dipetakan.
Pemkab juga mendorong investasi yang sesuai dengan kebijakan dan regulasi. Potensi investasi dinilai cukup besar, termasuk sektor pariwisata yang dapat menggerakkan usaha masyarakat sekaligus membuka lapangan pekerjaan. “Potensinya banyak sebenarnya. Ada potensi investasi, lapangan pekerjaan dan beberapa daerah yang masih bisa dikembangkan sebagai objek wisata,” katanya.
Sanjaya menambahkan, pengembangan potensi tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor ekonomi sekaligus meningkatkan PAD Tabanan. Sementara menyangkut penurunan anggaran belanja sekitar 30 persen untuk P3K, Sanjaya menyebut masih ada peluang melakukan penyesuaian. Berdasarkan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga November masih tersedia ruang untuk mengoptimalkan pendapatan dan melakukan harmonisasi anggaran. “Masih ada ruang beberapa bulan. Kalau pendapatan bisa dioptimalkan, masih bisa dilakukan harmonisasi lagi,” pungkasnya. (Puspawati/balipost)
