DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali memperkuat pengembangan ekosistem Smart Province melalui integrasi data dan layanan digital lintas sektor. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus membuka ruang inovasi bagi masyarakat dan sektor swasta.
Kepala UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, I Gusti Agung Puspa Udiyana dalam Baligivation 2026 “Mewujudkan Smart Province Bali melalui Integrasi Data, Inovasi dan Ekonomi Keuangan Digital yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Sanur, Kamis (12/11) mengatakan pengembangan Smart Province menjadi salah satu tindak lanjut misi mewujudkan Bali sebagai Pulau Digital.
Menurutnya, pembangunan ekosistem tersebut tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga harus tetap berlandaskan pada kesejahteraan masyarakat dan tidak meninggalkan budaya Bali.
Dalam pengembangannya, Pemprov Bali menyiapkan enam elemen utama, yakni Bali Satu Data, rumah layanan publik, smart dashboard, keamanan siber, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta sistem penghubung layanan untuk memastikan interoperabilitas antarsistem.
Salah satu fondasi yang dikembangkan adalah Bali Satu Data. Platform ini menjadi wadah integrasi berbagai data sekaligus sarana bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi publik. Hingga saat ini, tercatat sekitar 4.800 data telah dipublikasikan.
Selain itu, Pemprov Bali mengembangkan Bali Digital Hub sebagai portal untuk mengakses berbagai layanan digital. Sementara smart dashboard disiapkan untuk menyajikan ringkasan informasi dan analisis dari data yang telah terintegrasi.
Dalam pengembangannya, tercatat sebanyak 69 dashboard dengan dukungan 37 aplikasi yang terhubung. Integrasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memantau berbagai indikator serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
Dari sisi keamanan digital, Pemprov Bali juga mengembangkan Bali Bug Bounty. Platform ini memberikan ruang bagi komunitas keamanan siber untuk menguji ketahanan layanan digital dan melaporkan potensi kerentanan sistem. Fasilitas tersebut tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota dan instansi lainnya.
Pemanfaatan AI turut menjadi bagian dari pengembangan ekosistem tersebut, baik untuk meningkatkan pengalaman pengguna maupun mempercepat dan mengefisienkan proses pengembangan layanan digital. Teknologi ini juga dimanfaatkan untuk membantu proses triase laporan yang masuk melalui platform bug bounty.
Seluruh layanan tersebut diarahkan terhubung melalui sistem single sign-on sehingga pengguna dapat mengakses berbagai layanan dengan satu sistem autentikasi.
Di luar pengembangan platform, penguatan infrastruktur juga menjadi perhatian. Pemprov Bali mengembangkan jaringan telekomunikasi melalui pembangunan menara Turyapada untuk mengurangi wilayah blank spot, termasuk memperkuat akses internet dan interkoneksi dengan pemerintah pusat.
Pengembangan infrastruktur juga mencakup pemanfaatan pusat data, baik yang dikelola secara mandiri maupun melalui layanan cloud. Dalam hal ini, Pemprov Bali menjalin kerja sama dengan penyedia teknologi seperti AWS dan Google Cloud serta memanfaatkan Pusat Data Nasional.
Melalui pengembangan ekosistem Smart Province, Pemprov Bali berupaya membangun fondasi transformasi digital yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas hingga masyarakat.
Kolaborasi pentahelix tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat pelayanan pemerintahan, tetapi juga menciptakan peluang bagi sektor swasta dan pelaku inovasi digital untuk berkontribusi dalam pengembangan teknologi di Bali. (Suardika/balipost)
