GIANYAR, BALIPOST.com – Suasana khidmat menyelimuti Puri Ageng Blahbatuh, Gianyar, Minggu (30/8) siang. Di hadapan simbol sakral Topeng Gajah Mada, sekitar 13 penglingsir puri dari berbagai penjuru Bali yang tergabung dalam Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB) berkumpul untuk merajut silaturahmi, bersembahyang memohon tuntunan leluhur, serta mendiskusikan masa depan Bali dan kebangsaan.
Pertemuan strategis tersebut ditandai dengan penyerahan penghargaan berupa Lencana Padma Dharma Sandhi kepada Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan periode 2025–2030, Dr. Hasto Kristiyanto.
Lencana Padma Dharma Sandhi disematkan bukan sekadar sebagai bentuk penghormatan, melainkan simbol perajut hubungan dan kesepahaman di tengah perbedaan di atas jalan kebenaran. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi Hasto dalam kehidupan kebangsaan serta komitmennya terhadap persatuan dan keutuhan NKRI.
Sebelum penyematan lencana, Hasto bersama para penglingsir melakukan persembahyangan bersama di hadapan Topeng Gajah Mada simbol tekad persatuan Nusantara seraya menyerap spirit Tri Sakti Bung Karno berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Menyuarakan Isu Overtourism dan Ketimpangan Bali Selatan-Utara
Penghargaan tersebut juga membawa mandat sosial-politik yang nyata. Para penglingsir puri menyoroti ketimpangan pembangunan Bali yang selama ini terlalu menitikberatkan kawasan Selatan (Badung dan Denpasar).
Konsentrasi pariwisata yang sangat tinggi telah memicu gejala overtourism, mulai dari kemacetan parah, alih fungsi lahan, krisis sampah, hingga ancaman konflik sosial dan tindak kriminalitas WNA. Polda Bali sendiri mencatat 301 kasus kriminal yang melibatkan warga negara asing sepanjang 2025.
Sekretaris Majelis Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali yang juga Penglingsir Puri Agung Singaraja, AA Ngurah Ugrasena, menegaskan pentingnya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi Bali melalui pembangunan infrastruktur di Bali Utara, termasuk realisasi Bandara Internasional Bali Utara di Kubutambahan, Buleleng.
”Kami tidak sedang berbicara tentang kepentingan satu wilayah, kami berbicara tentang masa depan Bali. Kalau pembangunan terus terkonsentrasi di selatan, tekanan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi akan semakin besar. Pembangunan tidak boleh berhenti pada perdebatan atau kajian semata, harus ada keputusan nyata,” tegas Ugrasena.
Senada dengan itu, Penglingsir Puri Ageng Blahbatuh, AA Ngurah Kakarsana, menyebutkan bahwa merawat adat dan budaya tidak boleh dipisahkan dari pembangunan kebangsaan. ”Padma Dharma Sandhi adalah simbol merajut hubungan dan membangun kesepahaman. Bali dibangun bukan dengan saling menjauh, melainkan duduk bersama mencari jalan terbaik untuk masyarakat,” ujar Kakarsana.
Menanggapi amanah tersebut, Hasto Kristiyanto menyatakan, rasa empati dan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi para penglingsir puri melalui jalur legislatif dan politik yang dimilikinya. Sebagai pimpinan partai pemenang Pemilu 2024 yang menguasai 110 kursi di DPR RI, Hasto menilai posisi politik tersebut harus didedikasikan sepenuhnya untuk menyelesaikan persoalan rakyat dan menciptakan keadilan sosial.
”Saya menerima penghargaan ini bukan hanya sebagai kehormatan pribadi, tetapi sebagai amanah. Demokrasi harus menghasilkan kemampuan untuk mencari jalan keluar. Politik harus menjadi jalan untuk menyelesaikan persoalan rakyat, bukan menambah persoalan,” ujar Hasto.
Ia juga secara khusus menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di Pulau Dewata dan meminta Pemerintah Provinsi Bali untuk merespons positif suara para penglingsir.
”Kalau para penglingsir menyampaikan kebutuhan Bali untuk pemerataan pembangunan, mengurangi beban Bali Selatan, dan membuka pusat pertumbuhan baru di Bali Utara, aspirasi itu harus kita dengarkan. Saya akan memperjuangkannya melalui jalur politik yang saya miliki,” kata Hasto.
Hasto menegaskan bahwa pembangunan Bali Utara harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional demi menghadirkan keseimbangan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (Wirnaya/balipost)
