SINGASANA, BALIPOST.com – Konsultasi publik penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi tahap pertama digelar di Gedung Graha Sanjayaning Singasana, Tabanan, Kamis (20/8). Dalam pertemuan tersebut, kembali muncul tuntutan masyarakat terdampak agar pemerintah memberikan kepastian realisasi proyek yang telah lama diwacanakan.
Forum konsultasi publik yang dihadiri perwakilan warga terdampak, perbekel, bendesa adat dari Jembrana, Tabanan, dan Badung, serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali itu berlangsung cukup dinamis.
Warga pada prinsipnya menyatakan dukungan terhadap pembangunan jalan tol. Namun, mereka meminta pemerintah tidak kembali berhenti pada tahap perencanaan dan konsultasi publik tanpa kejelasan pelaksanaan.
Perbekel Antosari, I Wayan Agus Suriawan mengatakan, masyarakat sudah cukup lama menunggu kepastian pembangunan tol. Namun dalam perjalanannya selama ini justru terkesan digantung tanpa kejelasan. Rencana tersebut bahkan telah bergulir sejak 2022 dan sebelumnya sudah memasuki tahapan penetapan lokasi (penlok). “Kita ingin kepastian, jangan terus ada konsultasi saja tanpa ada kepastian lebih lanjut,” tegasnya.
Bahkan menurutnya, penyebutan ruas Pekutatan-Soka-Mengwi juga perlu dikaji kembali karena lokasi gerbang tol yang direncanakan berada di wilayah Antosari, sedangkan Soka berjarak sekitar 5 kilometer dari Antosari. Tak hanya itu, Agus juga meminta pemerintah memperhatikan jalur melasti dan jaringan irigasi yang berpotensi terdampak.
Ia juga meminta tim perencana turun langsung ke lapangan. “Sekiranya bisa turun cek ke lapangan jangan hanya di atas meja saja,” ucapnya.
Desakan senada disampaikan Bendesa Adat Kesiut, Desa Kesiut, Kecamatan Kerambitan, I Gusti Putu Muliawan. Dirinya tegas meminta agar pembangunan tol tidak menjadi komoditas politik. Ia juga berharap pemerintah benar-benar memastikan keberlanjutan proyek hingga terealisasi.
“Masyarakat mendukung pembangunan tol, terlebih Bali memang perlu jalan tol tetapi justru hanya ketidakpastian yang didapat, kami harapkan yang saat ini jangan hanya wacana, kasihan masyarakat kami yang terdampak proyek tol,” ucapnya.
Muliawan juga meminta agar pematokan lahan tidak dilakukan sembarangan, melainkan tetap memperhatikan aspek adat dan budaya. Menurutnya tanah di Bali memiliki nilai yang tidak semata-mata bersifat ekonomi. “Pematokan lahan jangan sembarangan Bendesa juga harus dilibatkan. Tanah Bali itu tenget bagi warga Bali,” katanya.
Bahkan, Muliawan mengingatkan masyarakat bisa enggan menghadiri konsultasi serupa apabila tidak ada kepastian tindak lanjut. “Bapak sudah berani datang untuk konsultasi publik amdal, tol ya harus jadi. Tol sangat perlu mengingat jalan yang diwarisi zaman Belanda ini sudah tidak muat, menimbulkan macet hingga kecelakaan,” jelasnya.
Dalam forum tersebut sedikitnya enam perwakilan masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan pendapat. Selain kepastian proyek, masukan warga mencakup jalur melasti, jaringan irigasi, kondisi sosial budaya hingga teknis trase.
Sementara itu, perwakilan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Muhamad Yoga mengatakan, pemerintah telah melakukan review studi pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi pada 2025. Review dilakukan untuk mempertajam studi sebelumnya dengan menyesuaikan kondisi dan harga terbaru sekaligus mengoptimalkan biaya pembangunan.
Yoga memastikan tidak ada perubahan trase pada tahap pertama ruas Pekutatan-Soka-Mengwi. Namun, terdapat pertimbangan terkait lebar jalan, khususnya fasilitas jalur sepeda motor. “Jadi jalan untuk motor ini dipertimbangkan lagi, apa layak atau tidak,” katanya.
Secara keseluruhan, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi tetap direncanakan memiliki panjang sekitar 96 kilometer. Pembangunannya dilakukan bertahap, dengan tahap awal Pekutatan-Soka-Mengwi sekitar 42-43 kilometer. “Secara keseluruhan dari Gilimanuk sampai Mengwi. Tapi tahap pekerjaannya dimulai dulu dari Pekutatan sampai Mengwi,” jelas Yoga.
Untuk tahap pertama, gerbang tol antara lain direncanakan berada di kawasan Pekutatan, Antosari dan Mengwi. Detailnya masih akan disesuaikan dengan hasil review serta dokumen teknis yang disusun.
Yoga menegaskan, penyusunan amdal merupakan tahapan wajib sebelum proyek berlanjut. Konsultasi publik dilakukan untuk menghimpun informasi mengenai kondisi lingkungan, sosial dan budaya di wilayah terdampak. Masukan masyarakat, termasuk keberadaan jalur melasti dan irigasi, akan menjadi bagian dalam penyusunan dokumen amdal.
“Masukan dari masyarakat Bali, terutama terkait adat, akan kami masukkan dan aplikasikan dalam pembangunan. Kalau ada jalur melasti, ada irigasi, hal-hal tersebut kita fasilitasi nanti ke dalam desain.” jelasnya.
Penyusunan amdal ditargetkan rampung pada 2026. Selanjutnya, pemerintah akan mengurus persetujuan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup sebagai salah satu syarat menuju penyiapan dokumen tender. Untuk proses lelang, berdasarkan gambaran tahapan yang disampaikan dalam forum, ditargetkan mulai 2027. Apabila badan usaha telah ditetapkan, pembebasan lahan diperkirakan berlangsung pada 2028 hingga 2029. Sementara, operasional jalan tol diproyeksikan mulai 2031.
Namun, Yoga menegaskan seluruh target tersebut masih bergantung pada tahapan dan proses yang harus dilalui. “Kalau prosesnya iya berlanjut, pokoknya menuju ke arah situ. Jangan dibilang saya memastikan,” ujarnya.
Rencana pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi sendiri telah bergulir sejak 2022. Masyarakat terdampak sebelumnya telah mengikuti berbagai tahapan, mulai konsultasi publik hingga penetapan lokasi. Namun, ketidakjelasan kelanjutan proyek sempat memicu protes warga dengan memasang sejumlah spanduk di kawasan lahan terdampak.
Seiring tidak terealisasinya pembangunan, masa berlaku penetapan lokasi akhirnya berakhir pada Februari 2026. Kini, melalui penyusunan amdal, proyek tersebut kembali memasuki tahapan persiapan. Masyarakat pun berharap kali ini pembangunan tidak kembali berhenti pada tahap perencanaan. (Puspawati/balipost)
