DENPASAR, BALIPOST.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan strategis di Bali melalui pembangunan yang berkelanjutan.
Mulai dari penataan ruang, kemacetan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, hingga percepatan konektivitas multimoda menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah Bali yang digelar di Gedung Wiswa Sabha, Denpasar, Senin (20/7).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Rahmat Pambudi, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, jajaran kementerian terkait, Gubernur Bali Wayan Koster, serta para bupati dan wali kota se-Bali.
AHY mengatakan Bali merupakan daerah yang memiliki posisi sangat strategis sebagai destinasi pariwisata kelas dunia sekaligus penopang penting perekonomian nasional. Karena itu, pembangunan di Bali tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjaga kelestarian alam, budaya, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin memastikan Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia tetap menjadi pilihan utama wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun tidak adil apabila pertumbuhan sektor pariwisata justru membuat masyarakat Bali, alam Bali, dan budaya Bali terabaikan,” ujarnya.
Menurut AHY, pemerintah pusat sejalan dengan pandangan Gubernur Bali bahwa pembangunan Bali harus berbasis keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan budaya.
Karena itu, penataan ruang menjadi langkah pertama yang harus diperkuat. Tata ruang harus mampu menjaga keseimbangan antara kawasan pariwisata, permukiman masyarakat, lahan pertanian produktif, serta kebutuhan sektor ekonomi lainnya.
“Ketahanan pangan tetap harus menjadi perhatian di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Semua itu harus didukung tata ruang yang berkelanjutan,” katanya.
Selain penataan ruang, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, baik fisik maupun sosial. Jalan, fasilitas publik, pendidikan, kesehatan hingga penyediaan air bersih dinilai menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan Bali.
Dalam rapat tersebut, AHY mengungkapkan empat persoalan utama yang menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, kemacetan lalu lintas yang semakin terasa terutama saat musim liburan maupun ketika arus mudik Lebaran bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. Pemerintah akan menyiapkan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang, termasuk pengembangan transportasi air seperti water taxi serta penguatan sistem transportasi multimoda.
“Konektivitas dari Ketapang menuju Gilimanuk harus semakin baik, baik untuk mobilitas manusia maupun distribusi barang dan jasa,” tegasnya.
Persoalan kedua adalah sampah. Pemerintah akan memperkuat pembangunan TPST dan TPS3R di berbagai daerah di Bali. Selain itu, pengembangan teknologi waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi diproyeksikan menjadi solusi ketika kapasitas pengolahan sampah telah melampaui batas.
Ketiga, pemerintah akan mempercepat penataan kawasan permukiman sekaligus memperluas program rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Keempat, pengembangan konektivitas multimoda guna mendukung sistem transportasi massal yang lebih efektif dalam mengurangi kemacetan.
AHY menegaskan berbagai persoalan di Bali tidak hanya menjadi perhatian nasional, tetapi juga dunia internasional.
“Ketika isu kemacetan, kepadatan maupun sampah menjadi viral, dampaknya langsung dirasakan Bali sebagai destinasi wisata internasional. Karena itu kita harus menjawabnya dengan solusi yang strategis,” ujarnya.
Ia memastikan seluruh kementerian yang hadir memiliki komitmen mengawal implementasi berbagai program tersebut agar selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali.
“Kita ingin memastikan kebijakan pemerintah daerah sinkron dengan pemerintah pusat, namun tetap berpijak pada kearifan lokal dan karakteristik Bali yang sangat unik,” katanya.
Dalam sesi tanya jawab dengan media, AHY juga memaparkan langkah pemerintah menangani kemacetan di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang sempat menjadi sorotan saat arus mudik Lebaran lalu.
Menurutnya, persoalan tersebut telah dibahas secara khusus bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.
Sejumlah langkah yang disiapkan antara lain peningkatan kapasitas Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk, optimalisasi Pelabuhan Celukan Bawang, penambahan kapasitas armada ASDP maupun operator swasta, evaluasi sistem Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB), serta rekayasa lalu lintas di wilayah Bali maupun Banyuwangi.
“Kombinasi seluruh langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi bottleneck lalu lintas sekaligus mencegah dampak kesehatan akibat antrean panjang,” ujarnya.
AHY juga memastikan proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi tetap dilanjutkan. Menurutnya, proyek tersebut kini memasuki tahap evaluasi dan penahapan, dengan target proses tender dimulai pada akhir tahun ini.
Sementara itu, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan jalan tol sepanjang sekitar 96,8 kilometer tersebut dibagi menjadi tiga seksi. Prioritas pembangunan periode 2025–2029 difokuskan pada Seksi Pekutatan-Soka dan Soka-Mengwi sepanjang sekitar 35,52 kilometer.
Saat ini pemerintah masih menyelesaikan review Engineering Planning Study (EPS), dokumen teknis, pengadaan tanah, AMDAL, dan analisis dampak lalu lintas. Setelah seluruh persyaratan kesiapan proyek terpenuhi, proses pengadaan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan segera dilaksanakan. (Ketut Winata/balipost)
