DENPASAR, BALIPOST.com – Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan, ekosistem mangrove tidak hanya berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memiliki potensi besar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme pasar karbon di masa mendatang. Hal tersebut diungkapkan dalam sambutannya pada Peringatan Hari Mangrove Sedunia di Denpasar, Minggu (26/7).
Menurut Jumhur, kemampuan mangrove dalam menyerap karbon jauh lebih besar dibandingkan vegetasi daratan pada umumnya. Karena itu, pengembangan kawasan mangrove menjadi salah satu langkah strategis untuk mengimbangi peningkatan emisi karbon yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi.
“Mangrove bisa memiliki kemampuan empat sampai lima kali lebih kuat dalam menyerap karbon. Karena itu, menanam satu hektare mangrove setara dengan menanam sekitar empat hektare tumbuhan daratan biasa,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah saat ini sangat serius mendorong penanaman mangrove. Selama ini, kegiatan tersebut masih banyak didukung melalui anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD. Namun, ke depan, penanaman mangrove juga dapat dikolaborasikan dengan dunia usaha melalui skema perdagangan karbon.
Menurutnya, aktivitas bisnis yang menghasilkan emisi karbon dapat diimbangi melalui mekanisme pasar karbon internasional. Skema tersebut dinilai mampu menghadirkan sumber pendanaan yang cukup besar untuk mendukung pemulihan lingkungan.
“Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, membangun Indonesia melalui pemulihan lingkungan dengan memanfaatkan mekanisme pasar karbon merupakan kegiatan yang sangat menguntungkan,” katanya.
Ia mengungkapkan, sejumlah investor berskala besar telah menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi dalam pengembangan kawasan mangrove di Indonesia. Mereka, kata Jumhur, berencana menanam mangrove dalam skala ratusan ribu hektare.
Investasi tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Selama masa pemeliharaan mangrove, masyarakat berpotensi memperoleh pendapatan dari kegiatan perawatan, kemudian mendapatkan manfaat tambahan melalui skema pembagian hasil ketika kredit karbon diperdagangkan.
Pemerintah, lanjut Jumhur, saat ini tengah menghitung besarnya kontribusi ekonomi yang dapat dihasilkan dari gerakan pemulihan lingkungan berbasis pasar karbon, termasuk dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja dalam beberapa tahun mendatang.
Ia menilai Indonesia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara lain, mulai dari luas wilayah, jumlah penduduk, hingga kekayaan sumber daya alam yang besar. Potensi tersebut, menurutnya, merupakan modal ekonomi baru yang bersifat non-konvensional. “Mari kita bersama-sama menjaga dan memastikan bahwa kita dapat lebih sejahtera dengan memanfaatkan keuntungan geografis yang dimiliki Indonesia,” katanya. (Widiastuti/balipost)
