DENPASAR, BALIPOST.com – Komisi III DPRD Provinsi Bali mendorong peningkatan anggaran infrastruktur setelah terungkap sekitar 18 persen jalan provinsi masih dalam kondisi belum mantap.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Provinsi Bali memperkirakan dibutuhkan anggaran sekitar Rp1 triliun agar seluruh ruas jalan provinsi mencapai kondisi mantap 100 persen.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Bali bersama Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali di Ruang Panitia Musyawarah (Panmus) DPRD Bali, Rabu (15/7).
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nyoman Suyasa, bersama Sekretaris Komisi III, I Komang Wirawan untuk membahas program kerja pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 serta rencana APBD Tahun Anggaran 2027.
Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nyoman Suyasa mengatakan kebutuhan anggaran untuk memperbaiki seluruh jalan provinsi memang sangat besar, sementara kemampuan APBD Provinsi Bali masih terbatas.
“Perbaikan jalan memang membutuhkan anggaran yang besar. Kami memahami kondisi fiskal daerah, tetapi infrastruktur merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu kami akan memperjuangkan agar alokasi anggaran untuk perbaikan jalan bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra dapil Karangasem ini menjelaskan, dengan tingkat kemantapan jalan yang telah mencapai sekitar 81,82 persen, DPRD berharap seluruh jalan provinsi dapat berada dalam kondisi mantap pada 2028.
Ia juga menyoroti kondisi jalan rusak di Kabupaten Karangasem yang banyak dikeluhkan masyarakat melalui berbagai aspirasi kepada anggota DPRD. Pihaknya telah menyampaikan kondisi tersebut kepada Gubernur Bali maupun jajaran pemerintah daerah agar menjadi prioritas penanganan.
Untuk ruas jalan di kawasan Ban Pempatan, Karangasem, Suyasa mengungkapkan telah dialokasikan anggaran sekitar Rp30 miliar yang bersumber dari pemerintah pusat. Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Bali.
Selain infrastruktur jalan, Komisi III juga meminta pemerintah daerah meningkatkan perhatian terhadap program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, program tersebut masih sangat dibutuhkan karena banyak warga yang belum memiliki rumah layak huni.
Suyasa menambahkan, kebutuhan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk menuntaskan seluruh jalan provinsi memang sulit dipenuhi sekaligus mengingat APBD Bali memiliki banyak prioritas lain. Namun DPRD akan mengupayakan penambahan alokasi dari usulan yang telah diajukan Dinas PUPR Perkim, sehingga penanganan ruas-ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat dapat dipercepat.
Ia juga mengingatkan agar setiap proyek peningkatan jalan, khususnya di wilayah pegunungan seperti Karangasem, disertai kajian teknis yang matang. Menurutnya, sistem drainase dan kondisi geografis harus diperhitungkan agar jalan yang dibangun memiliki kualitas baik, tahan terhadap hujan, serta memiliki umur layanan yang lebih panjang.
Dalam pemaparannya, Dinas PUPR Perkim Bali menyebut tingkat kemantapan jalan provinsi saat ini telah mencapai sekitar 81,82 persen. Namun, masih terdapat sekitar 146 kilometer jalan provinsi yang mengalami kerusakan dan memerlukan penanganan.
Selain program peningkatan kemantapan jalan, Dinas PUPR Perkim juga mengusulkan sejumlah proyek prioritas. Di antaranya alokasi sekitar Rp36 miliar untuk perbaikan ruas jalan di wilayah Sidemen, Kabupaten Karangasem.
Rapat juga membahas kelanjutan pembangunan shortcut titik 9 dan 10 di Kabupaten Buleleng. Dinas PUPR Perkim menyampaikan masih diperlukan anggaran untuk pembebasan lahan di bagian awal dan akhir proyek. Menurut dinas, masyarakat telah menyatakan persetujuan terhadap proses pembebasan lahan sehingga proyek tinggal menunggu dukungan pendanaan.
Selain itu, pembangunan Underpass Tohpati juga menjadi perhatian. Dinas menargetkan penyusunan desain dapat rampung pada 2026 sehingga pembangunan fisik diharapkan mulai dikerjakan pada 2028.
Rencana pembangunan fasilitas parkir di Pelabuhan Sanur untuk mengurangi kemacetan juga kembali disampaikan. Dinas PUPR Perkim menyatakan secara teknis siap melaksanakan program tersebut, namun hingga kini masih terkendala keterbatasan anggaran.
Sementara itu, berdasarkan data Dinas PUPRKIM Bali tahun 2024 mencatat bahwa Provinsi Bali memiliki ruas jalan sepanjang 805,35 Km atau 9,25 persen dari total ruas jalan yang ada di Bali sepanjang 8.706,78 Km. Sisanya, jalan kabupaten/kota mencapai 7.311,79 Km atau 83,98 persen dam 589,64 Km (6,77 %) jalan Nasional.
Dari 805,35 Km jalan provinsi, 81,16 persen dalam kondisi kemantapan atau baik. Sisanya, 18,84 persen dalam kondisi tidak mantap. Namun demikian, hanya 2 kabupaten kemantapan jalan provinsi di bawah 75 persen, yaitu Kabupaten Gianyar dan Karangasem. (Ketut Winata/balipost)
