SINGARAJA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mempercepat pembangunan infrastruktur pada 2026. Di tengah keterbatasan anggaran, pemkab menggelontorkan sekitar Rp63 miliar untuk penanganan jalan dan jembatan. Sejumlah paket pekerjaan bahkan telah memasuki tahap kontrak dan mulai dikerjakan sebagai upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat sektor pertanian, serta mendukung pengembangan pariwisata.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPerkim) Kabupaten Buleleng, I Putu Adiptha Ekaputra, Rabu (24/6), mengatakan bahwa seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan, telah dipetakan berdasarkan skala prioritas. Langkah tersebut dilakukan agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pemerataan pembangunan.
“Saat ini beberapa paket pekerjaan sudah memasuki tahap kontrak dan mulai dikerjakan. Penanganan jalan rusak dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas yang telah dipetakan di masing-masing kecamatan,” ujarnya.
Tahun ini, Pemkab Buleleng mengalokasikan anggaran sekitar Rp63 miliar untuk penanganan jalan dan jembatan. Sejumlah ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat mulai mendapat penanganan, salah satunya akses jalan di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, yang berada di sekitar kawasan Menara Turyapada.
Menurut Adiptha, setelah sebelumnya dilakukan perbaikan pada bagian atas ruas jalan tersebut, kini pengerjaan dilanjutkan pada bagian bawah yang kondisinya dinilai cukup memprihatinkan dan telah lama dikeluhkan masyarakat. Selain jalan, dua jembatan juga menjadi prioritas pembangunan yakni Jembatan Banyuasri dan Jembatan Tejakula. Kedua jembatan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar aktivitas perekonomian di wilayah sekitarnya.
Tak hanya berfokus pada infrastruktur transportasi, Dinas PUPRPerkim juga memberikan perhatian terhadap sumber daya air. Tahun ini, sebanyak 35 ruas jaringan irigasi yang tersebar di berbagai kecamatan akan direhabilitasi guna menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian.
“Irigasi sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan. Saat musim hujan tidak menjadi persoalan, namun ketika musim kemarau ketersediaan air harus tetap terjaga agar petani dapat terus berproduksi,” jelasnya.
Rehabilitasi jaringan irigasi tersebut diharapkan mampu menjaga produktivitas pertanian yang selama ini menjadi salah satu sektor penopang perekonomian masyarakat Buleleng.
Di sektor penataan kawasan, Pemkab Buleleng juga memprioritaskan penataan Titik Nol Singaraja atau Tugu Singa Ambara Raja. Penataan dilakukan untuk memperkuat identitas Kota Singaraja sekaligus menghadirkan ruang publik yang lebih representatif bagi masyarakat.
Sementara itu, penataan kawasan wisata Lovina juga hampir rampung. Pembenahan dilakukan mulai dari Jalan Mawar hingga kawasan barat Tasik Madu sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Lovina Festival. Sejumlah fasilitas pendukung wisata turut dibenahi, termasuk peningkatan aksesibilitas kawasan dan pemasangan lampu tenaga surya yang dinilai lebih efisien serta mampu mengurangi beban APBD dalam jangka panjang.
“Lovina merupakan salah satu wajah pariwisata Buleleng. Karena itu, penataan kawasan dilakukan secara menyeluruh agar lebih nyaman dan menarik bagi wisatawan,” katanya.
Transformasi wajah Kota Singaraja juga akan menyasar kawasan Jalan Diponegoro hingga Pabean menuju Pelabuhan Buleleng. Kawasan tersebut dirancang menjadi pusat angkringan sekaligus ruang publik baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat berinteraksi dan beraktivitas, terutama pada malam hari.
Revitalisasi kawasan Pelabuhan Buleleng diawali dengan penataan Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja. Bangunan bersejarah itu nantinya diproyeksikan memiliki fungsi yang lebih luas, mulai dari tempat rapat, pertemuan, pesta pernikahan, kegiatan olahraga hingga mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali.
Di balik berbagai program yang mulai berjalan, Adiptha mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama dalam penanganan infrastruktur. Dengan kemampuan APBD yang ada, pemerintah daerah hanya mampu memperbaiki sekitar 30 kilometer jalan rusak setiap tahun. Padahal, total panjang jalan rusak di Kabupaten Buleleng diperkirakan mencapai sekitar 300 kilometer.
“Kami memahami harapan masyarakat sangat besar. Setiap desa menyampaikan usulan melalui musrenbang, namun tidak semuanya bisa langsung dieksekusi. Oleh sebab itu, kami menerapkan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat,” ungkapnya. (Yudha/balipost)
