MANGUPURA, BALIPOST.com – Keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pinjaman daerah mendorong Pemerintah Kabupaten Badung menyiapkan diversifikasi pembiayaan melalui obligasi daerah. Instrumen ini diprioritaskan untuk mendanai pembangunan jalan strategis dari wilayah Badung Selatan hingga Utara tanpa mengganggu belanja rutin.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menyatakan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur di Gumi Keris sangat mendesak. Mengandalkan PAD saja berisiko memperlambat penanganan masalah mendasar seperti kemacetan dan pengelolaan sampah.
“Kalau hanya mengandalkan PAD, tentu akan ada keterlambatan. Kalau terlambat, kita bisa kehilangan momentum untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang menjadi hambatan pariwisata,” ujar Adi Arnawa.
Pemkab Badung sebelumnya memanfaatkan skema pinjaman daerah untuk pembebasan lahan dan pembangunan jalan strategis periode 2025–2026, termasuk groundbreaking tiga proyek jalan pada 27 Juli 2026.
Meski kapasitas pinjaman Badung berdasarkan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) masih menyisakan ruang hingga Rp5 triliun dari yang terpakai Rp2,9 triliun, skema tersebut dinilai belum cukup membiayai seluruh rencana pembangunan.
Oleh karena itu, penerbitan obligasi daerah mulai dikaji secara serius. Sebagai langkah persiapan, Adi Arnawa melakukan studi tiru ke Pemprov DKI Jakarta. Persetujuan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas kini menjadi target utama.
“Obligasi daerah ini murni akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan-jalan strategis di Kabupaten Badung, mulai dari wilayah Badung Selatan, Tengah, hingga Utara,” tegasnya.
Sekda Badung, Ida Bagus Surya Suamba, menambahkan bahwa obligasi daerah merupakan instrumen pendanaan sah yang bersumber dari masyarakat dan menawarkan alternatif investasi menarik dibanding deposito. Saat ini, jajarannya sedang menyusun kajian komprehensif untuk menentukan proyek yang dinilai paling feasible.
“Khusus dengan obligasi ini memang lebih kompleks. Kita harus mengkaji kegiatan apa yang secara feasible bisa didanai melalui obligasi daerah. Ini yang sedang kami kaji terlebih dahulu,” jelas Surya Suamba pada Jumat (7/8).
Melalui diversifikasi pembiayaan ini, Surya optimis percepatan infrastruktur produktif dapat meningkatkan kualitas pelayanan kawasan pariwisata sekaligus menggenjot pendapatan daerah di masa depan. (Parwata/balipost)
