MANGUPURA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung terus mematangkan rencana pembangunan moda transportasi publik modern berupa trem untuk mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas yang kian padat di kawasan destinasi wisata utama Bali Selatan, Kuta-Canggu.
Moda transportasi berbasis rel ini dirancang menyusuri kawasan pesisir guna menyediakan opsi mobilitas wisatawan yang terintegrasi, nyaman, dan ramah lingkungan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, Ida Bagus Surya Suamba menyatakan bahwa proyek armada trem saat ini telah memasuki tahapan penting yakni penyiapan serta penetapan lokasi lahan.
Penyediaan lahan untuk rute jalur trem tersebut dilakukan secara sejalan dengan program pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan normalisasi kawasan pantai.
“Progresnya saat ini masih dalam proses penetapan lahan. Lahannya tentu disesuaikan dengan konsep pemerintah pusat yakni diarahkan di kawasan pesisir. Penyiapan lahan ini kami jalankan sejalan dengan pembenahan pantai,” ungkap Surya Suamba pada Kamis (6/8).
Guna mendukung penataan kawasan pantai yang menjadi landasan lintasan trem, Pemkab Badung mengalokasikan anggaran sebesar Rp980 miliar. Pembiayaan penataan lahan infrastruktur ini menggunakan skema tahun jamak (multi-years) yang dialokasikan dalam tiga tahun anggaran, yakni pada tahun 2027, 2028, dan 2029. “Konstruksi fisik trem ditargetkan dapat segera dimulai begitu proses penyediaan lahan pesisir tuntas dilaksanakan,” katanya.
Dalam perencanaan koridor lintasan, rute tahap awal pembangunan trem direncanakan membentang mulai dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan wisata Legian. Pada fase pengembangan berikutnya, rute trem akan diperpanjang menjangkau destinasi favorit lainnya seperti Canggu hingga Cemagi. “Moda transportasi trem ini dirancang beroperasi dengan kecepatan maksimal hingga 40 kilometer per jam,” ucapnya.
Kehadiran trem pesisir, terang Surya Suamba, akan teriintegrasi dengan layanan water taxi (tol laut). Pemkab Badung juga terus berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian Perhubungan, serta PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI untuk mematangkan regulasi perizinan rel dan skema kerja sama operasional trem.
“Rencananya ada undangan dari Pak Gubernur, yang langsung dihadiri oleh Bapak Bupati, dan OPD terkait, ada Dinas Perhubungan, PUPR, dan aset, yang akan dilaksanakan besok jam 2 siang di Provinsi Bali,” pungkasnya. (Parwata/balipost)
