MANGUPURA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menggelontor puluhan miliar APBD untuk mewujudkan beasiswa Nak Badung. Komitmen ini dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu beradaptasi dan bersaing di kancah global.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa mengatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran yang sangat signifikan untuk menyokong pembiayaan program jaminan pendidikan ini. Berdasarkan rincian teknis, pada tahun anggaran 2026 ini, anggaran yang disiapkan menyentuh angka sekitar Rp60 miliar, dengan rincian sekitar Rp30 miliar dialokasikan khusus untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA).
Secara regulasi, skema beasiswa yang disiapkan oleh Pemkab Badung dibagi menjadi dua jalur utama, yaitu jalur motivasi dan jalur afirmasi. Kedua jalur ini memiliki sasaran serta kriteria penerima yang berbeda sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat di lapangan. Siswa berprestasi di tingkat SMA maupun sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sederajat guna memicu semangat kompetisi positif di kalangan pelajar.
Sedangkan untuk afirmasi difokuskan untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi (S1). Untuk tahap awal di tahun 2026, Pemkab Badung membatasi kuota jalur afirmasi ini sebanyak 450 mahasiswa. “Ada dua bentuk beasiswa, yaitu berbentuk motivasi beasiswanya, dan termasuk afirmasi. Untuk motivasi adalah yang setingkat dengan SMA dan SMK saja, dan untuk yang afirmasi ya S1,” jelasnya.
Pemerintah juga menetapkan batas waktu maksimal pembiayaan untuk program sarjana yaitu selama 8 semester (4 tahun). Batasan ini diterapkan sebagai instrumen kepatuhan dan stimulan agar para mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan tidak melalaikan tanggung jawab akademiknya. Jika mahasiswa mampu memenuhi target tersebut, mereka juga akan diberikan insentif tambahan berupa bantuan biaya wisuda. Sebaliknya, mahasiswa yang masa studinya melebihi batas waktu tersebut tidak akan mendapatkan perpanjangan bantuan.
Berbeda dengan program bantuan sosial pendidikan pada umumnya yang hanya menyasar biaya operasional sekolah, beasiswa Nak Badung memberikan cakupan fasilitas yang sangat komprehensif guna memastikan kelancaran proses belajar-mengajar para penerimanya. Bagi siswa di tingkat SMA/SMK, pemerintah daerah menanggung seluruh biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) serta memberikan perlengkapan penunjang seperti seragam sekolah gratis dan sarana prasarana esensial lainnya.
Sementara itu, bagi mahasiswa penerima jalur afirmasi di perguruan tinggi, Pemkab Badung menanggung penuh biaya uang kuliah tunggal (UKT) atau SPP kampus, biaya hidup bulanan (living cost), sarana belajar, hingga fasilitas perangkat keras berupa laptop. “Sedangkan untuk yang afirmasi, untuk perguruan tinggi kita berikan UKT-nya, SPP-nya, juga termasuk biaya hidupnya, termasuk sarana prasarananya, termasuk juga di dalamnya adalah laptop. Laptop kita berikan kepada yang bersangkutan nanti untuk membeli sendiri, tapi dengan standar harga yang kita sudah tentukan,” ungkapnya.
Langkah membebaskan mahasiswa membeli laptop secara mandiri dengan acuan standar harga dari pemerintah ditujukan agar spesifikasi laptop yang dibeli benar-benar sesuai dengan kebutuhan program studi masing-masing mahasiswa, namun tetap akuntabel secara administrasi keuangan daerah. Guna memastikan bahwa dana miliaran rupiah tersebut tidak salah sasaran, Pemkab Badung menerjunkan tim verifikator khusus. Tim ini bertugas melakukan validasi faktual secara ketat ke lapangan setelah masyarakat mengajukan permohonan.
Proses verifikasi ini mencakup pengecekan kondisi ekonomi, status sosial, hingga keabsahan administrasi kependudukan (KTP Badung). Terdapat tiga klaster masyarakat yang menjadi prioritas utama penerima program strategis, yakni warga yang terdaftar dalam data kemiskinan daerah dan secara nyata membutuhkan uluran tangan pemerintah untuk mengakses pendidikan tinggi; Pemkab Badung memberikan penghargaan (reward) khusus kepada anak-anak petani agar para orang tua mereka dapat fokus memproduksi pangan tanpa dibebani biaya kuliah anak. Langkah ini diambil sebagai strategi jangka panjang daerah untuk menjaga ketersediaan pangan dan menekan laju inflasi akibat kelangkaan komoditas pertanian.
Secara khusus, Pemkab Badung mendorong keluarga lokal untuk mempertahankan tradisi nama Bali (Nyoman/Ketut) melalui program insentif anak keempat. Mengingat Bali bersandar pada pariwisata berbasis budaya, penurunan demografi akibat program dua anak cukup dikhawatirkan dapat mengikis subjek pelaksana kebudayaan dan ritual keagamaan di masa depan.
“Kami ingin fokus bahwa petani di Badung itu sudah tidak berpikir untuk anaknya lagi, karena anaknya kan sudah dibiayai oleh pemerintah. Yang ketiga, terkait dengan kearifan lokal. Melalui program beasiswa ini, kami juga mendorong masyarakat Bali ini yang memiliki anak empat. Nanti kalau anak empat, Nyoman dan Ketut, atas semuanya itu kita berikan reward dengan memberikan bantuan beasiswa,” katanya.
Selain ketiga klaster di atas, Bupati Badung juga telah menginstruksikan sekretaris daerah (sekda) untuk merumuskan regulasi baru agar anak-anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus (ABK) di Badung mendapatkan skema beasiswa serupa dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kebijakan ini melengkapi program bantuan tunai bagi penyandang disabilitas yang saat ini sudah berjalan sebesar Rp1 juta per bulan. (Parwata/balipost)
