DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali menutup Tahun Anggaran 2025 dengan kinerja fiskal yang positif. Selain mencatat surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp493,66 miliar, realisasi pendapatan daerah juga berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.
Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Perekonomian dan Keuangan, I Wayan Ekadina, mengatakan capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan selama 2025 berjalan sesuai harapan. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak hanya dipengaruhi pengendalian belanja, tetapi juga karena pendapatan daerah mampu melampaui target.
“APBD 2025 yang surplus menandakan bahwa program efisiensi yang dijalankan berjalan sesuai harapan. Di samping itu, pendapatan daerah juga berhasil melebihi target yang telah dicanangkan,” ujarnya, Rabu (22/7).
Meski demikian, Ekadina menegaskan capaian fiskal tersebut tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Sebaliknya, hasil ini harus menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar penyerapan belanja semakin optimal tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kondisi ini harus menjadi momentum untuk semakin meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga serapan belanja dapat lebih optimal, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Berdasarkan realisasi APBD 2025 yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) ini, pendapatan daerah tercatat mencapai Rp7,048 triliun atau 105,82 persen dari target sebesar Rp6,660 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp6,554 triliun atau 88,42 persen dari target Rp7,412 triliun.
Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp493,66 miliar. Setelah memperhitungkan pembiayaan netto sebesar Rp219,21 miliar, Pemerintah Provinsi Bali membukukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp712,87 miliar.
Selain mencatat kinerja fiskal yang positif, kondisi makro ekonomi Bali sepanjang 2025 juga dinilai tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang sebesar 5,11 persen.
Dari sisi kesejahteraan masyarakat, persentase penduduk miskin Bali berada di angka 3,72 persen, jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 8,47 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga hanya 1,49 persen, jauh di bawah angka nasional yang mencapai 4,85 persen.
Kinerja pemerataan ekonomi juga menunjukkan hasil yang baik. Indeks Gini Bali tercatat sebesar 0,353, lebih baik dibanding rata-rata nasional sebesar 0,375. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali mencapai 79,37, melampaui capaian nasional sebesar 75,90.
Di sisi lain, laju inflasi Bali sepanjang 2025 tetap terkendali di angka 2,91 persen, hampir sama dengan inflasi nasional yang berada di level 2,92 persen.
Meski berbagai indikator ekonomi menunjukkan tren positif, Pemerintah Provinsi Bali masih mencatat satu pekerjaan rumah, yakni meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Hal itu tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Bali yang masih sebesar Rp72,66 juta, lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang telah mencapai Rp83,75 juta.
Ekadina berharap capaian fiskal dan ekonomi sepanjang 2025 dapat menjadi fondasi untuk memperkuat kualitas pembangunan daerah, sekaligus mendorong pengelolaan APBD yang semakin efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali. (Ketut Winata/balipost)
