GIANYAR, BALIPOST.com – Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, menyampaikan jawaban eksekutif atas Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Gianyar dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Gianyar, Kamis (9/7).
Rapat paripurna ini mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Wakil Bupati Agung Mayun secara runtut menanggapi pandangan umum, masukan, serta pertanyaan yang diajukan oleh empat fraksi di DPRD Gianyar.
Mengawali jawabannya terhadap Fraksi PDI Perjuangan yang sebelumnya disampaikan oleh Ngakan Ketut Putra, Wabup Agung Mayun menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan legislatif terhadap pencapaian tata kelola keuangan daerah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Gianyar sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar yang disampaikan I Gusti Ngurah Ariasa mengenai peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan, Wabup menegaskan bahwa Pemkab Gianyar berkomitmen memperkuat manajemen dari hulu ke hilir.
Pemerintah Daerah akan terus memperkuat kualitas perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan agar setiap program memberikan hasil yang efektif, efisien, tepat mutu, serta berdampak berkelanjutan bagi masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, menanggapi Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Ida Bagus Gede Suryawan, Wabup menjelaskan bahwa akuntabilitas menjadi prioritas utama. Pemkab Gianyar terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Dalam proses ini, Inspektorat Kabupaten Gianyar selaku APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) akan mengawal ketat melalui pengawasan, reviu, evaluasi, serta pendampingan kepada setiap perangkat daerah. Langkah ini memastikan bahwa opini WTP bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan instrumen nyata untuk mendorong kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
Menjawab masukan Fraksi Gerindra mengenai infrastruktur, Wabup Agung Mayun memastikan bahwa urusan fasilitas publik tetap menjadi atensi utama eksekutif. “Terkait masukan mengenai infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Gianyar memberikan perhatian serius terhadap percepatan perbaikan jalan kabupaten, irigasi subak, jalan usaha tani, serta infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” terangnya.
Menanggapi pertanyaan dari Fraksi Demokrat Bersatu yang disampaikan oleh Anak Agung Oka Kalam mengenai efektivitas belanja daerah, Wakil Bupati menegaskan komitmen pemerintah agar penganggaran semakin fokus pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Selain berfokus pada infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, Pemkab Gianyar dipastikan tidak mengesampingkan penguatan ekonomi lokal dan identitas daerah.
“Pemerintah Daerah juga tetap memberikan perhatian pada sektor-sektor prioritas seperti pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial, pelestarian budaya dan lingkungan, serta penguatan reformasi birokrasi sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegas Wabup. (Wirnaya/balipost)
