GIANYAR, BALIPOST.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar, Jumat (3/7) ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Gianyar, Ketut Astawa Suyasa.
Dalam sidang tersebut, seluruh fraksi di DPRD Gianyar menyampaikan pandangan, saran, serta masukan strategis. Dari keempat fraksi yang ada, seluruhnya menyatakan menerima rancangan tersebut untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut ke tahap berikutnya.
Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicaranya Ngakan Ketut Putra, menyampaikan bahwa Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi keselarasan antara rencana dan realisasi di lapangan. Evaluasi ini dinilai krusial demi perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan anggaran pada tahun berikutnya.
Fraksi PDI Perjuangan, termasuk Partai Perindo yang tergabung di dalamnya, menegaskan dukungan penuh terhadap setiap kebijakan eksekutif yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat Gianyar.
Apresiasi tinggi juga datang dari Fraksi Partai Golkar atas capaian Pemkab Gianyar yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski demikian, juru bicara Fraksi Golkar, I Gusti Ngurah Ariasa, mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Hal yang paling esensial adalah akuntabilitas tersebut harus berbanding lurus dengan realitas kesejahteraan di lapangan.
Ngurah Ariasa menekankan setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan harus mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah dan memeratakan pembangunan.
Di sisi lain, Fraksi Partai Gerindra yang diwakili oleh Ida Bagus Gde Suryawan menilai bahwa struktur dan implementasi APBD Gianyar sejauh ini sudah menunjukkan komitmen kuat pada sektor belanja pembangunan dan sosial. Namun, Gerindra memberikan catatan kritis agar orientasi penganggaran ke depan mengalami pergeseran.
“Untuk itu, perlu adanya pembenahan ke depan untuk memastikan alokasi APBD berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelestarian budaya Gianyar sebagai identitas daerah,” ucap Ida Bagus Suryawan.
Pandangan terakhir disampaikan oleh Fraksi Demokrat Bersatu melalui Anak Agung Oka Kalam. Fraksi ini memandang pelaksanaan APBD sebagai wujud konkret dari komitmen Pemkab Gianyar dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan.
Demi menjaga momentum pertumbuhan, Fraksi Demokrat Bersatu menitipkan pesan agar pemerintah tidak melonggarkan perhatian pada sektor-sektor fundamental pendukung ekonomi kerakyatan. “Kami berharap agar Pemerintah Kabupaten Gianyar tetap memberikan prioritas pada sektor-sektor strategis seperti pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial, pelestarian budaya dan lingkungan, serta penguatan reformasi birokrasi,” harap Agung Oka Kalam. (Wirnaya/balipost)
