GIANYAR, BALIPOST.com – Anggota DPRD Gianyar, Wayan Suartana saat membacakan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Jumat (3/10), menyoroti adanya vila dan pondok wisata beroperasi tanpa izin atau bodong.
Wayan Suartana yang juga Ketua Komisi I DPRD Gianyar ini menyampaikan, keberadaan vila dan pondok wisata bodong banyak yang melanggar sempadan sungai pantai dan kawasan LP2B. Kolaborasi intensif antara PTSP dan Satpol PP mutlak diperlukan untuk melakukan pendataan, penertiban, dan penataan ulang, memisahkan mana kawasan yang boleh dibangun dan mana yang dilindungi.
Bupati Gianyar, Made Mahayastra dikonfirmasi usai sidang paripurna DPRD Gianyar menyampaikan Pemerintah Kabupaten Gianyar menyatakan keseriusannya dalam menindak tegas keberadaan vila bodong atau properti tidak berizin. Ini sebuah masalah yang telah lama ada dan seringkali melibatkan pihak internal seperti kepala desa dan ASN dalam pendataan. “Langkah ini dilakukan untuk menertibkan usaha ilegal yang merugikan daerah,” ucapnya.
Lebih lanjut disampaikannya, untuk mengatasi masalah vila bodong, Pemkab Gianyar telah melakukan tindakan serius sejak lama, melibatkan seluruh ASN, termasuk pegawai P3K, untuk mendata dan memastikan tidak ada usaha atau vila ilegal. Meskipun penertiban sudah dilakukan, diakui bahwa masalah ini terus berkembang dengan adanya pembangunan baru.
Bupati Mahayastra menekankan penindakan akan dilakukan, namun juga mengutamakan pendampingan (guiding) bagi pemilik properti yang masih bisa diurus perizinannya. Ini terutama vila atau pondok wisata milik masyarakat lokal diminta untuk tetap mengurus izin sesuai prosedur. “Tindakan tegas dan tahapan hukum akan diterapkan bagi pihak yang sengaja membandel dan melanggar aturan, terutama jika izinnya tidak mungkin keluar,” tegasnya.(Wirnaya/balipost)
