GIANYAR, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Gianyar kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Kabupaten Gianyar sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, SST.Par., MAP, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar dengan agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Gianyar, Senin (29/6) mengungkapkan, Opini WTP atas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 ini diserahkan langsung pada 22 Mei 2026 lalu. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang telah bekerja keras demi kemajuan Kabupaten Gianyar.
Bupati Mahayastra di hadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Gianyar menyampaikan penerapan standar akuntansi berbasis akrual menuntut jajaran pemerintah daerah untuk lebih disiplin dan berkomitmen tinggi dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah.
Gambaran garis besar realisasi APBD Gianyar Tahun Anggaran 2025 yang Pendapatan Daerah target yang direncanakan sebesar Rp3,29 triliun lebih, Pemkab Gianyar berhasil merealisasikan sebesar Rp3,18 triliun lebih atau mencapai 96,65%. Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp4,26 triliun lebih, dengan realisasi sebesar Rp3,30 triliun lebih atau 77,46%.
Meski realisasi pendapatan daerah secara total sedikit lebih rendah sekitar Rp110,12 miIiar dari target akibat rendahnya capaian pada pos Lain-lain PAD yang Sah (hanya terealisasi 25,73%), namun jika dibandingkan dengan tahun 2024, pendapatan Gianyar justru mengalami peningkatan sebesar Rp205,72 miIiar.
”Peningkatan ini dipicu oleh optimalnya pendataan potensi wajib pajak baru yang sukses mendongkrak PAD kita,” jelas Mahayastra. (Wirnaya/balipost)
