DENPASAR, BALIPOST.com – Ancaman abrasi yang terus menggerus sejumlah kawasan pesisir Bali menjadi perhatian serius Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida. Selain menjaga ketahanan sumber daya air, lembaga di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air itu kini mendorong percepatan program pengamanan pantai guna melindungi sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Pulau Dewata.
Kepala BWS Bali-Penida, Gunawan Suntoro, mengatakan pengamanan pantai menjadi salah satu isu strategis yang mendapat perhatian khusus dalam berbagai pembahasan dengan pemerintah pusat. Pasalnya, sebagian besar destinasi wisata unggulan Bali berada di kawasan pesisir yang rentan terdampak abrasi.
“Kalau abrasi terus terjadi dan tidak ditangani, maka Bali bisa kehilangan sebagian aset wisatanya. Karena itu pengamanan pantai menjadi kebutuhan yang sangat penting,” ujar Gunawan saat dialog bersama rombongan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Gedung Kerta Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Jumat (19/6).
Menurutnya, saat ini BWS Bali-Penida tengah melaksanakan program pengamanan pantai di kawasan Pantai Candidasa. Namun, kebutuhan penanganan abrasi di Bali masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan anggaran yang tersedia.
Gunawan menjelaskan, panjang garis pantai Bali yang mencapai ratusan kilometer membuat upaya perlindungan kawasan pesisir harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Karena itu, berbagai usulan program konservasi dan pengamanan pantai terus diajukan kepada pemerintah pusat.
“Pengamanan pantai membutuhkan biaya yang besar. Tidak mungkin diselesaikan dalam satu kali pekerjaan, sehingga harus dilakukan secara bertahap sesuai prioritas,” katanya.
Selain fokus pada kawasan pesisir, BWS Bali-Penida juga terus menjalankan program pengelolaan sumber daya air yang mencakup tiga pilar utama, yakni konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
Dalam mendukung ketahanan air, berbagai infrastruktur air baku telah dibangun untuk meningkatkan ketersediaan pasokan air bagi masyarakat. BWS juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber air yang tersedia.
Sejumlah potensi sumber air baru juga sedang dikaji, termasuk pemanfaatan sumber air dari Tukad Unda serta optimalisasi berbagai sarana penampungan air yang telah dibangun sebelumnya.
Di sektor pertanian, BWS Bali-Penida mendapat dukungan melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Kebijakan tersebut memungkinkan BWS membantu rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Untuk tahun anggaran 2026 sudah ada indikasi program dari Direktorat Jenderal SDA dan pelaksanaannya akan segera dimulai,” ungkapnya.
Selain rehabilitasi jaringan irigasi, program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) juga akan terus dilaksanakan melalui perbaikan saluran irigasi tersier berdasarkan usulan masyarakat dan pemerintah daerah. BWS juga menyiapkan pemanfaatan sumur bor untuk mendukung kebutuhan air irigasi di sejumlah wilayah yang telah diverifikasi.
Menurut Gunawan, seluruh program tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga keberlanjutan sumber daya air sekaligus melindungi wilayah Bali dari ancaman kerusakan lingkungan, baik di daratan maupun kawasan pesisir.
“Ketahanan air dan perlindungan pantai harus berjalan beriringan. Keduanya menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pariwisata Bali ke depan,” tegasnya.
Berdasarkan data, Bali memiliki garis pantai sepanjang 633,36 kilometer (Km). Namun, sepertiganya atau 215,82 Km mengalami abrasi. Abrasi pantai terjadi diseluruh daerah kabupaten/kota di Bali yang memiliki garis pantai. Namun, hingga tahun 2024 abrasi pantai tersebut telah ditangai sepanjang 122,14 Km, siasanya 93,67 Km belum mendapatkan penanganan.
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng memiliki garis pantai terpanjang yaitu 173,301 Km dan 69,96 km mengalami abrasi. Namun, 45,35 Km telah tertangani.
Garis pantai terpanjang kedua yaitu Kabupaten Klungkung dengan panjang 113,397 km dengan panjang abrasi 25,77 km. Namun, 18,27 km sudah tertangani.
Disusul Kabupaten Jembrana dengan panjang garis pantai 87,173 km dengan 21,86 km terabrasi dan baru tertangani sepanjang 8,93 km.
Kemudian Kabupaten Karangasem dengan panjang garis pantai mencapi 86,070 km dan mengalami abrasi sepanjang 40,98 Km, namun sudah tertangani sepanjang 12,55 km.
Kabupaten Badung memiliki panjang garis pantai 83,786 Km dan mengalami abrasi sepanjang 23,01 Km, namun sudah tertangani sepanjang 13,51 km.
Sementara itu, Kota Denpasar memiliki panjang garis pantai 46,164 Km dengan panjang abrasi 11,26 Km, namun semuanya telah tertangani.
Kemudian Kabupaten Tabanan memiliki panjang garis pantai 30,177 Km dengan panjang abrasi mencapai 12,51 km, dan baru tertangani sepanjang 3,41 km.
Sedangkan Kabupaten Gianyar memiliki panjang garis pantai 14,284 km dan mengalami abrasi sepanjang 10,48, namun sudah tertangani sepanjang 8,87 km. (Ketut Winata/balipost)
