MANGUPURA, BALIPOST.com – Sejumlah kursi strategis eselon III di lingkungan Pemkab Badung masih kosong. Proses pengisian kini bergantung pada rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung, I Wayan Putra Yadnya membenarkan perihal tersebut. Pihaknya kini masih memproses pengisian jabatan-jabatan tersebut. Tahapan administrasi tengah berjalan dan masih menunggu rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tercatat, ada tiga jabatan sekretaris dinas (sekdis) dan dua camat yang hingga kini belum terisi.
“Masih berproses, kami menunggu rekomendasi dari BKN. Saat ini masih tahap penginputan data ke BKN, setelah itu ada proses verifikasi,” ungkap Putra Yadnya saat dikonfirmasi, Rabu (3/6).
Ia menjelaskan, seluruh tahapan harus dilalui secara administratif sebelum masuk ke proses penetapan pejabat definitif. Hal ini penting untuk memastikan penempatan pejabat berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. “Semua masih dalam proses. Setelah verifikasi dan rekomendasi dari BKN selesai, baru akan ditindaklanjuti sesuai prosedur,” tegasnya.
Adapun sejumlah jabatan yang masih kosong di antaranya Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan yang ditinggalkan oleh Anak Agung Gde Rahmadi yang dipromosi ke Kepala Dinas Perhubungan. Selain itu, jabatan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) yang sebelumnya dijabat I Gede Sukadana juga belum terisi definitif.
Kekosongan juga terjadi pada jabatan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang ditinggalkan I Nyoman Karyasa serta Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (LHK) yang sebelumnya dijabat Made Rai Warastuti.
Tak hanya itu, posisi Camat Kuta Selatan yang sebelumnya diisi I Ketut Gede Arta dan kini dipromosikan menjadi Kepala Dinas Kominfo juga masih kosong. Hal serupa terjadi di Kecamatan Abiansemal setelah IB Putu Mas Arimbawa mendapat promosi sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Badung.
Sejumlah jabatan strategis lain juga belum terisi, seperti Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Badung, Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD, serta Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Badung. Meski demikian, Pemkab Badung memastikan kekosongan ini tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. (Parwata/balipost)
