SINGASANA, BALIPOST.com – Upaya Satgas Penanganan Sampah Kabupaten Tabanan menertibkan pembuangan sampah liar di kawasan kota Tabanan masih belum membuahkan hasil maksimal. Sebab, masih ada sejumlah oknum yang membuang sampah sembarangan. Bahkan, mereka terkesan kucing-kucingan dengan petugas
Setelah titik penumpukan sampah di ruas Jalan Pahlawan berhasil disterilkan, kini tumpukan sampah alias TPS liar justru bermunculan di Jalan Gajah Mada. Pantauan di lapangan, sampah rumah tangga dan limbah usaha kembali menggunung di sejumlah titik di pinggir jalan. Kondisi tersebut membuat wajah kota terlihat kumuh dan memicu keluhan masyarakat maupun pengguna jalan.
Sebelumnya, Satgas Penanganan Sampah yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama Satpol PP terus melakukan pengawasan dan penertiban pasca terbitnya Surat Edaran Bupati Tabanan Nomor 7/DLH/Tabanan terkait pengelolaan sampah berbasis sumber. Namun di lapangan, masih banyak warga yang belum disiplin melakukan pemilahan maupun membuang sampah pada tempat dan waktu yang ditentukan.
Kepala Bidang Persampahan DLH Tabanan, I Wayan Putra mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan dalam penanganan sampah di Tabanan. Menurutnya, sejak SE Bupati diterbitkan, sebagian masyarakat memang mulai sadar memilah sampah, namun masih ada warga yang belum melakukan pengolahan sampah dari sumbernya.
“Ini kondisi riil di masyarakat. Sudah ada yang sadar memilah dan mengolah sampah, tetapi masih ada juga yang belum. Tentu ini menjadi bahan evaluasi kami untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan,” ujarnya di sela-sela forum konsultasi publik yang digelar Dinas Kesehatan Tabanan, Kamis (21/5).
DLH Tabanan juga menyiapkan langkah cepat melalui skema dropping point serta gerakan gotong royong bersama yang melibatkan masyarakat, TNI, Polri, hingga para pedagang. Gerakan tersebut dirancang untuk menekan munculnya titik-titik pembuangan sampah liar baru di kawasan kota.
“Kami berupaya memberikan kesadaran kepada masyarakat dan pelaku usaha secara pelan tapi pasti. Pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya, sampah dipilah dan diolah,” tegasnya.
Ia juga menekankan persoalan sampah anorganik tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah. Desa dan desa adat diminta ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Selain itu, bantuan komposter melalui program CSR juga akan didorong untuk membantu masyarakat mengolah sampah rumah tangga secara mandiri. (Puspawati/balipost)
