DENPASAR, BALIPOST.com – Besarnya nilai investasi yang masuk ke Bali dalam beberapa tahun terakhir mendapat sorotan tajam dalam pembahasan tata ruang.
Wakil Sekretaris Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali, Dr. Somvir, menilai pengelolaan yang belum optimal berdampak pada munculnya berbagai persoalan klasik seperti kemacetan dan ketidakteraturan pembangunan.
Hal itu disampaikan dalam Diskusi Publik Ikatan Wartawan Online Bali (IWO Bali) bertema “Siapa Pengendali Tata Ruang Bali: Pemerintah atau Investor?” di Gedung Merdeka Warmadewa College, Sabtu (11/4).
Menurut Somvir, total investasi yang masuk ke Bali pada periode 2021–2025 mencapai sekitar Rp123 triliun. Namun, besarnya angka tersebut belum diimbangi dengan penataan ruang yang baik.
“Kalau investasi sebesar itu bisa ditata dengan benar, mestinya kita tidak menghadapi kondisi seperti sekarang, kemacetan dan pembangunan yang tidak teratur,” ujarnya.
Ketua Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Bali ini menggambarkan kondisi di lapangan yang bahkan memengaruhi citra Bali di mata tamu penting. Dalam beberapa kesempatan, dirinya harus memilih rute tertentu untuk menghindari kemacetan saat mendampingi kunjungan VIP.
Selain itu, ia juga menyoroti lambatnya proses perizinan yang dinilai belum konsisten. Menurutnya, sejumlah persoalan mendasar seharusnya dapat diselesaikan lebih awal tanpa harus menunggu pembahasan di tingkat pansus.
“Kenapa perizinan yang seharusnya selesai dari dulu justru menunggu pansus? Ini yang perlu dievaluasi,” tegasnya.
Meski menyoroti berbagai persoalan, Pansus TRAP tetap mengambil posisi mendukung kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster. Somvir menilai kepemimpinan Koster masih menjadi harapan dalam menjaga arah pembangunan Bali ke depan.
Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa pansus telah merumuskan berbagai rekomendasi berbasis kajian akademik dengan melibatkan sejumlah pakar dan institusi seperti Universitas Udayana. Namun, implementasi kebijakan tetap berada di tangan eksekutif dan legislatif.
“Rekomendasi sudah kami siapkan secara komprehensif. Sekarang tinggal bagaimana dijalankan,” katanya.
Somvir juga menekankan bahwa persoalan tata ruang bukan semata kesalahan masyarakat atau investor, melainkan bagian dari kebijakan yang harus dibenahi bersama oleh pemerintah.
Ia pun mengajak seluruh elemen, termasuk mahasiswa dan masyarakat sipil, untuk tetap optimistis terhadap masa depan Bali.
“Bali masih punya potensi besar dan masih banyak yang peduli. Dengan pembenahan yang serius, kita yakin Bali bisa kembali tertata dan menjadi pulau surga seperti yang diharapkan,” tandasnya. (Ketut Winata/balipost)
