Kepala Dinas Sosial Buleleng didampingi kepala UPTD saat memberikan keterangan pers. (BP/yud)

SINGARAJA, BALIPOST.com – Sebanyak delapan anak dari Panti Asuhan GS hingga kini masih berada di rumah aman milik Dinas Sosial dan UPTD PPA Buleleng. Dari jumlah tersebut, dua anak akan mengikuti tes kemampuan akademik (TKA), mengingat keduanya merupakan siswa kelas VI sekolah dasar.

Kepala UPTD PPA Buleleng, Putu Juli Kayati yang dikonfirmasi, Minggu (5/4), menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan pendampingan khusus bagi kedua anak tersebut. Selain itu, Dinas Sosial juga tengah mengajukan permohonan dispensasi kepada pihak sekolah, sembari menunggu proses hukum yang tengah berjalan.

Baca juga:  Gelombang Tinggi Terjang Pesisir Gianyar, Air Meluber hingga ke Jalan

Menurut Juli, koordinasi dengan pihak sekolah telah dilakukan guna memastikan kedua anak tetap dapat mengikuti TKA sebagai syarat kelulusan ke jenjang pendidikan berikutnya. “Kepala sekolah sempat datang langsung ke UPTD. Skemanya nanti anak-anak akan diantar ke sekolah untuk mengikuti ujian dan kami akan mendampingi mereka,” ujarnya.

Rencananya, tes kemampuan akademik dilaksanakan pada 20–21 April 2026. Di sisi lain, Konselor Psikolog UPTD Dinas Sosial PPA Buleleng, Putu Yuli Surya Dewi menyampaikan bahwa pihaknya terus memberikan pendampingan psikologis secara intensif kepada seluruh anak.

Baca juga:  Jelang TKA, Gladi Bersih Digelar di SMPN 3 Denpasar

Ia menambahkan, anak-anak saat ini masih mengalami sedikit trauma dengan kondisi itu. Hanya saja, bahwa tingkat trauma masing-masing anak berbeda, sehingga pendekatan yang diberikan juga disesuaikan secara individual.

“Kami setiap hari memberikan edukasi dan penguatan secara psikologis, agar mereka merasa aman dan nyaman. Secara bertahap kami membangun kembali kepercayaan diri mereka,” jelasnya.

Ia menambahkan, fokus utama pendampingan adalah membantu anak-anak mencintai diri sendiri, berani mengekspresikan ketidaknyamanan, serta siap kembali berinteraksi di lingkungan sosial. “Kami juga terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan pihak sekolah, agar mereka mendapatkan pemakluman terkait kondisi saat ini, terutama menjelang kenaikan kelas,” tambahnya. (Nyoman Yudha/balipost)

Baca juga:  Pansus TKA Disebut Bermuatan Politis

 

BAGIKAN