DENPASAR, BALIPOST.com – Sempat muncul wacana pembelajaran dalam jaringan (daring) diberlakukan sebagai upaya penghematan BBM dampak konflik di Timur Tengah. Namun, wacana tersebut dibatalkan sesuai siaran pers Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar, AA Gede Wiratama, Rabu (25/3).
“Menurut siaran pers itu, pembatalan ini untuk mencegah terjadinya learning loss sehingga pembelajaran harus semakin optimal,” paparnya.
Dengan begitu, ia mengatakan siswa di Denpasar kembali sekolah setelah libur Lebaran 2026 yakni Senin, 30 Maret 2026. Pihaknya pun tetap mengacu pada kalender pendidikan Disdikpora Kota Denpasar.
Sementara itu, dalam siaran pers Menko PMK, Muhadjir Effendy menyebutkan, selain swasembada pangan dan energi, Presiden RI Prabowo Subianti juga menaruh perhatian sangat besar terhadap peningkatan kualitas SDM Indonesia, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Khusus di bidang pendidikan, sesuai hasil koordinasi dengan Mendikdasmen dan Menag, Menko PMK menyampaikan tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa.
“Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss,” tulisnya.
Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa. Dia pun mengakui memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengkombinasikan luring dan daring.
Tetapi, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian bahwa pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini. “Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” ujarnya.
Selain dalam bidang pendidikan, layanan medis esensial juga tetap beroperasi secara sepenuhnya normal saat ini. Sebagai bagian dari transformasi pemerintahan, Menko PMK menginstruksikan untuk mempercepat transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi di segala bidang.
Perjalanan dinas yang non-esensial harus dipangkas, optimalisasi pertemuan dan rapat secara daring, serta penerapan FWA (flexible working arrangement) secara terukur sebagai bagian dari transformasi kerja yang lebih efektif dan efisien. “Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” katanya. (Widiastuti/balipost)
