AMLAPURA, BALIPOST.com – Tak hanya pembangunan infrastruktur, pelayanan air bersih, pendidikan, adat buaya yang menjadi fokus dasar yang yang telah berasil dicapai selama setahun perjalanan Pemerintah Kabupaten Karangasem di bawah kepemimpinan Bupati I Gusti Putu Parwata bersama Wakil Bupati Pandu Prapanca Lagosa. Akan tetapi, pemerintah juga mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat agar warga benar-benar merasa terlayani dengan baik.
Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, mengungkapkan, kalau penguatan infrastruktur dan reformasi pelayanan publik akan terus menjadi fokus untuk mendorong kualitas hidup masyarakat Karangasem. “Inilah fondasi Karangasem ke depan. infrastruktur kuat, lingkungan terjaga, dan pelayanan publik yang semakin profesional,” ucapnya.
Gus Par mengatakan, selain pembangunan fisik dan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Karangasem menaruh perhatian besar pada penguatan aspek sosial dan pelestarian adat, agama, seni, serta budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan daerah. Dalam kurun waktu setahun terakhir, ribuan warga menerima manfaat langsung dari berbagai program kesejahteraan sosial.
“Pemerintah daerah menyalurkan bantuan penanganan kesejahteraan sosial kepada 1.525 warga yang masuk kategori rentan. Selain itu, program bedah rumah direalisasikan untuk 22 unit rumah, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi 158 unit rumah warga dengan total dukungan anggaran miliaran rupiah,” katanya.
Menurut Gus Par, kalau program pembangunan sosial merupakan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari beton dan aspal. Tapi, yang paling penting adalah bagaimana negara hadir melindungi dan menguatkan warganya, terutama mereka yang paling membutuhkan.
“Program bedah dan rehabilitasi rumah menjadi prioritas karena menyangkut martabat dan kualitas hidup masyarakat. Rumah yang layak adalah dasar kehidupan yang bermartabat. Dari situlah kesejahteraan keluarga bisa tumbuh,” imbuhnya.
Sementara itu, wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa menekankan bahwa pembangunan fisik harus diiringi dengan tata kelola yang baik. “Pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan sistem pemerintahan yang tertib, transparan, dan responsif,” kata Guru Pandu.
Guru Pandu mengatakan, untuk di sektor tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, Pemkab Karangasem mempercepat layanan berbasis digital. Sepanjang tahun pertama, sebanyak 14.087 perizinan diterbitkan secara online. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan 10.624 akta kelahiran, 5.937 akta kematian, 3.731 akta perkawinan, dan 297 akta perceraian. “Digitalisasi pelayanan publik adalah upaya menghadirkan pemerintah yang cepat, mudah, dan melayani,” jelas Guru Pandu. (Adv/balipost)
