DENPASAR, BALIPOST.com – Koran Bali Post pada hari ini, Kamis (5/2) menerbitkan beragam berita yang terjadi di seputar Bali dan Indonesia.
Dari pansus tolak penjelasan Bali Handara hingga menyoroti praktik nominee, memperbudak rakyat Bali di tanah sendiri.
1. Temukan Sejumlah Kejanggalan, Pansus Tolak Penjelasan Bali Handara
Denpasar (Bali Post) –
Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali membongkar sejumlah kejanggalan baik persoalan perizinan, tata ruang, hingga kepemilikan dan konflik lahan di kawasan Bali Handara.
Pansus akhirnya menolak menerima alasan dan penjelasan manajemen Bali Handara soal kepemilikan lahan karena data yang disampaikan masih bersifat parsial dan belum memberikan kepastian hukum.
2. Tabanan dan Karangasem Bergerak Tangani Sampah Pesisir
Singasana (Bali Post) –
Jajaran Kodim 1619/Tabanan dan Polsek Manggis, Karangasem bergerak bersama komponen masyarakat melakukan aksi bersih-bersih sampah di pesisir.
Sementara DLHK Badung mengerahkan sejumlah alat berat guna mengatasi masalah sampah pesisir.
Hal ini dilakukan menindaklanjuti Instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait penanganan darurat sampah di kawasan pesisir Pantai Bali.
3. Bali Handara Bantah Penyebab Banjir, Satpol PP Dalami SHGB dan Dugaan Pelanggaran Ketinggian Tebing
Denpasar (Bali Post) –
Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Bali Handara bersama Tim Pansus TRAP DPRD Bali di Ruang Rapat Gabungan DPRD Bali, Rabu (4/2) berjalan alot.
Terutama saat membahas kelengkapan administrasi dan isu lingkungan di kawasan Handara Golf & Resort seluas 98 hektare.
Kubu Bali Handara memaparkan riwayat Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan membantah tudingan sebagai penyebab banjir di Pancasari.
4. Tak Layak Dikonsumsi, Dua SD di Karangasem Kembalikan Menu MBG
Amlapura (Bali Post) –
Menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang tak layak untuk dikonsumsi siswa kembali ditemukan di Kabupaten Karangasem.
Kali ini kejadian tersebut menimpa siswa di dua SD yakni SDN 5 dan SDN 1 Karangasem.
Sejumlah menu makanan yang tak layak dikonsumsi dikembalikan ke pihak SPPG yang mendistribusikan makanan tersebut.
5. Menyoroti Praktik Nominee, ”Memperbudak” Rakyat Bali di Tanah Sendiri
Denpasar (Bali Post) –
Maraknya kasus nominee (WNA meminjam nama WNI untuk memiliki tanah/properti) di Bali dan minimnya penindakan oleh aparat penegak hukum menjadi sorotan anggota DPRD Bali, Bagus Tri Candra Arka dan anggota DPR-RI Dapil Bali, Nyoman Parta.
Bahkan di Bali sejumlah hotel dan vila milik WNA namun diatasnamakan orang lokal. (*)
