DENPASAR, BALIPOST.com – Provinsi Bali berhasil menutup tahun 2025 dengan kondisi inflasi yang tetap terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang dirilis pada 5 Januari 2026, inflasi tahunan Bali tercatat sebesar 2,91 persen (year on year/yoy).
Pengamat Ekonomi yang juga Wakil Rektor Bidang SDM, Keuangan, dan Operasional Universitas Warmadewa (Unwar), Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, SE., MSi, menilai tingkat inflasi di Bali yang berada di bawah 3 persen merupakan kondisi yang sangat ideal secara teori ekonomi makro. Ia menjelaskan, secara nasional inflasi normal berada di kisaran 2,92 persen.
Sementara Bali saat ini mencatat inflasi lebih rendah, sehingga secara teori makro ekonomi kondisi tersebut tergolong sangat baik. “Inflasi yang berada di bawah 3 persen itu sangat bagus. Kalau inflasi terlalu rendah juga tidak baik karena sektor produksi menjadi tidak bergairah. Harga-harga tidak berubah, produsen akhirnya mengurangi produksi,” ujarnya, Rabu (14/1).
Namun sebaliknya, jika inflasi terlalu tinggi, konsumen yang akan menanggung dampak paling besar. Harga barang melonjak, daya beli masyarakat menurun, dan kesejahteraan masyarakat ikut tertekan. Oleh karena itu, keseimbangan inflasi di bawah 3 persen dinilai sebagai kondisi terbaik. “Dalam kondisi ideal, sektor produksi bergerak, sektor konsumsi masyarakat juga tetap bahagia karena tidak dibebani lonjakan harga,” ujarnya.
Suyatna menambahkan, dengan inflasi Bali yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang kini mencapai sekitar 5,58 persen, kondisi tersebut memberikan makna positif bagi seluruh sektor ekonomi. Namun ke depan, pertumbuhan ekonomi Bali masih perlu terus didorong agar manfaatnya lebih merata.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. “Kalau pertumbuhan ekonomi sama dengan pertumbuhan penduduk, maka kita hanya jalan di tempat. Untungnya, pertumbuhan penduduk Bali relatif bisa ditekan,” katanya.
Dampak Lebih Signifikan
Menurutnya, sektor pariwisata Bali seharusnya mampu memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Ia menyoroti masih adanya kemiskinan, ketimpangan akses pendidikan, hingga kepemilikan rumah yang belum merata di tengah pesatnya perkembangan pariwisata Bali selama puluhan tahun.
“Ini ironi. Pariwisata Bali terkenal dunia, tapi masih ada masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, bahkan untuk mengakses pendidikan hingga jenjang S1,” tegasnya.
Selain itu, ketimpangan regional juga masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ia menilai pembangunan ekonomi masih terpusat di wilayah tertentu seperti Denpasar, Badung dan Gianyar, sementara daerah lain belum menikmati manfaat yang setara.
Ia juga mengkritisi kebijakan perizinan terpusat seperti sistem OSS (Online Single Submission) yang dinilai kurang mempertimbangkan kearifan dan kondisi daerah. “Daerah hanya dijadikan objek, padahal yang paling memahami kondisi wilayah adalah masyarakat dan pemerintah daerah sendiri,” ujarnya.
Ia mengingatkan, eksploitasi ekonomi yang tidak dibarengi dengan kearifan akan berdampak pada kerusakan moral, lingkungan, dan meningkatnya gangguan keamanan. Kondisi tersebut, menurutnya, sudah mulai terlihat di Bali dan menjadi “lampu kuning” yang harus segera ditangani.
Dua Faktor Penyebab Inflasi
Terkait inflasi, ia menjelaskan terdapat dua faktor utama penyebab inflasi, yakni demand pull inflation (tarikan permintaan) dan cost push inflation (dorongan biaya). Ketika permintaan masyarakat meningkat akibat kenaikan pendapatan atau bantuan sosial, sementara suplai barang dan jasa tetap, maka inflasi akan terjadi.
Begitu pula ketika biaya produksi seperti upah buruh, energi, dan bahan bakar meningkat. “Stabilitas inflasi hanya bisa dijaga jika peredaran uang diimbangi dengan produksi dan distribusi yang lancar,” katanya.
Ia mencontohkan, inflasi di Bali dan Badung sebagian besar dipengaruhi oleh faktor makanan dan minuman, terutama komoditas musiman seperti cabai, bawang, dan sayuran. Kenaikan harga bahan bakar, listrik, air, serta biaya kesehatan juga turut memicu inflasi.
Menjelang hari raya keagamaan, inflasi cenderung meningkat karena lonjakan permintaan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan seperti Nyepi, Galungan, dan Natal.
“Harus ada data dan pemetaan kebutuhan masyarakat. Apa saja yang meningkat saat hari raya harus disiapkan sejak jauh hari agar tidak terjadi kelangkaan dan lonjakan harga,” jelasnya.
Ia juga mendorong pengembangan teknologi pertanian agar produksi tidak lagi bergantung pada musim. Dengan pertanian yang lebih adaptif terhadap iklim, ketersediaan komoditas strategis seperti cabai dan bawang dapat terjaga sepanjang tahun. “Secara logika, ini yang harus disiapkan ke depan agar inflasi Bali tetap terjaga, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan kesejahteraan masyarakat semakin merata,” sarannya.
Kondisi Relatif Stabil
Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Perekonomian dan Keuangan, I Wayan Ekadina, menegaskan bahwa perkembangan inflasi daerah menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan terkendali. Pada triwulan IV 2025, inflasi Provinsi Bali tercatat sebesar 2,91 persen (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,92 persen (yoy).
Sebelumnya, pada triwulan III 2025, inflasi Bali berada pada level 2,51 persen (yoy) atau masih dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen. Dikatakan, penurunan tekanan inflasi tersebut didorong oleh terjaganya ketersediaan pasokan pangan serta berlanjutnya masa panen lokal, baik dari sentra produksi di Bali maupun dari luar daerah.
Berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang inflasi tertinggi, diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok pendidikan.
“Secara spasial, Kota Denpasar mencatat inflasi tertinggi di Bali sebesar 3,45 persen (yoy), sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Badung sebesar 2,37 persen (yoy),” ujarnya, Rabu (14/1).
Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali ini menegaskan bahwa capaian ini menunjukkan fundamental ekonomi Bali yang tetap kuat, sekaligus menjadi modal penting bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke depan.
Di sisi lain, diungkapkan bahwa kinerja perekonomian Provinsi Bali sepanjang tahun 2025 tetap terjaga dengan baik, ditopang oleh sektor pariwisata, konsumsi masyarakat, serta pengelolaan fiskal daerah yang relatif stabil. Hingga triwulan III 2025, perekonomian Bali menunjukkan ketahanan yang solid di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.
Pada triwulan III 2025, perekonomian Provinsi Bali tumbuh sebesar 5,88 persen (year on year/yoy). Meskipun sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,95 persen (yoy), capaian tersebut masih berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Bali terutama bersumber dari Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman (Akmamin) serta Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran. Hal ini sejalan dengan masih tingginya kunjungan wisatawan, penjualan bahan konstruksi, serta penjualan bahan pangan, meskipun menunjukkan perlambatan.
Penggerak Utama Perekonomian
Sementara dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Bali tetap ditopang oleh Ekspor Luar Negeri, konsumsi rumah tangga, dan investasi. Kondisi ini tidak terlepas dari aktivitas pariwisata yang masih tumbuh tinggi dan menjadi motor penggerak utama perekonomian daerah.
Dari sisi fiskal, kinerja keuangan Pemerintah di Provinsi Bali hingga triwulan III 2025 secara kumulatif tetap terjaga. Total realisasi pendapatan Pemerintah tercatat tumbuh 0,47 persen (cumulative to cumulative/ctc) dengan nilai nominal mencapai Rp40,26 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp40,08 triliun.
Peningkatan realisasi pendapatan tersebut didorong oleh pertumbuhan APBN dan APBD Kabupaten/Kota yang masing-masing tumbuh sebesar 0,82 persen (ctc) dan 5,09 persen (ctc). Kinerja positif tersebut terutama berasal dari peningkatan pajak dalam negeri dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota, seiring dengan digitalisasi sistem pemerintahan daerah serta membaiknya kinerja sektor pariwisata.
Pertumbuhan pariwisata tercermin dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 9,74 persen (yoy). Namun demikian, penerimaan APBD Provinsi Bali mengalami kontraksi sebesar 15,18 persen (yoy), yang disebabkan oleh penurunan PAD Provinsi sebesar 23,66 persen (ctc), terutama dari komponen pajak daerah.
Dari sisi belanja, total belanja Pemerintah di Bali terealisasi sebesar Rp34,98 triliun atau 56,03 persen dari pagu anggaran. Secara kumulatif, realisasi belanja tersebut menurun sebesar 7,59 persen (ctc) dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi pada belanja APBN dan APBD Provinsi, sementara belanja APBD Kabupaten/Kota justru mengalami peningkatan. (Ketut Winata/balipost)
