DENPASAR, BALIPOST.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali melihat adanya penyusutan signifikan Lahan Baku Sawah (LBS) dalam lima tahun terakhir yang berdampak langsung pada penurunan produksi padi di Pulau Dewata. Itu berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN, luas LBS Bali turun dari 70.996 hektare pada 2019 menjadi 64.474 hektare pada 2024, atau berkurang sekitar 6.500 hektare.
Secara nasional, luas LBS juga mengalami penurunan dari 7.463.948 hektare pada 2019 menjadi 7.384.341 hektare pada 2024. Dalam daftar perubahan LBS 2024 per provinsi, Bali berada di peringkat sembilan penyusutan lahan sawah.
Fungsional Ahli Madya BPS Provinsi Bali, Made Agus Adnyana, di Denpasar, Senin (2/2), menjelaskan BPS mencatat produksi padi Bali sepanjang Januari-Desember 2025 mencapai 695.187 ton Gabah Kering Panen (GKP), turun 56.298 ton GKP atau 7,49 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 751.485 ton GKP.
Produksi tertinggi terjadi pada Mei 2025 sebesar 98.217 ton GKP, sementara produksi terendah tercatat pada Februari 2025 sekitar 34.194 ton GKP.
Sementara itu, potensi produksi padi pada Januari–Maret 2026 diperkirakan hanya mencapai 119.304 ton GKP, atau turun 17,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 144.568 ton GKP.
Sementara itu Ketua Tim Statistik Pertanian BPS Bali, Sapto Wintardi, menambahkan penyempitan lahan sawah ini sejalan dengan tekanan alih fungsi lahan yang terus terjadi, terutama akibat ekspansi sektor pariwisata.
“Bali memiliki keterbatasan untuk menambah luas lahan pertanian. Alih fungsi lahan dari sawah ke nonpertanian berlangsung setiap tahun, sehingga berdampak langsung pada luas panen dan produksi,” ujarnya.
Hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) menunjukkan luas panen padi 2025 hanya mencapai 96.444 hektare, turun 7.360 hektare atau 7,09 persen dibandingkan 2024.
“Puncak panen tetap terjadi pada Mei, tetapi luas panen Mei 2025 lebih rendah sekitar 2.379 hektare dibandingkan Mei 2024,” jelas Sapto.
Untuk Januari–Maret 2026, potensi luas panen diperkirakan hanya 16.466 hektare, turun hampir 19 persen dibandingkan periode yang sama 2025.
BPS menegaskan penurunan luas panen tidak sertamerta mencerminkan kegagalan program pemerintah. KSA digunakan untuk memprediksi potensi produksi dan luas panen tiga bulan ke depan, berdasarkan hasil survei lapangan terakhir.
“Kondisi Januari–Maret 2026 ini masih bersifat potensi. Angka bisa berubah sesuai realisasi di lapangan,” ujarnya.
Terkait program pertanian organik yang belakangan digalakkan, BPS menyebut masih dalam tahap kajian. Hingga kini belum ada kesimpulan bahwa program tersebut menurunkan produktivitas petani.
Dengan keterbatasan penambahan lahan, BPS mendorong pemerintah daerah mengalihkan fokus kebijakan pada peningkatan produktivitas.
“Produksi itu hasil perkalian luas panen dan produktivitas. Kalau luas lahan sulit ditambah, maka produktivitas yang harus ditingkatkan,” kata Sapto.
Daerah yang masih memiliki potensi relatif besar untuk produksi padi di Bali antara lain Tabanan, sebagian Badung, Gianyar, serta wilayah terbatas di Denpasar.
BPS berharap data ini menjadi dasar penguatan kebijakan pertanian Bali ke depan, agar ketahanan pangan tetap terjaga di tengah tekanan pariwisata dan alih fungsi lahan yang kian masif. (Suardika/balipost)
