SINGARAJA, BALIPOST.com – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Buleleng hingga kini belum memiliki gedung rumah aman dan rumah singgah yang representatif untuk menangani berbagai persoalan sosial. Padahal, keberadaan fasilitas tersebut dinilai sangat mendesak seiring meningkatnya kasus sosial di wilayah Buleleng, mulai dari anak korban kekerasan hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar.
Kepala Dinsos Buleleng, I Putu Kariaman Putra, Rabu (7/1), mengungkapkan, pihaknya telah berulang kali mengusulkan pembangunan rumah aman dan rumah singgah, baik kepada pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Buleleng. Namun hingga saat ini, belum ada kepastian realisasi pembangunan gedung baru, meskipun lahan telah disiapkan di belakang kantor Dinsos Buleleng.
“Segala upaya sudah kita lakukan, tetapi sampai sekarang belum ada kepastian. Padahal kebutuhan rumah aman dan rumah singgah ini sangat mendesak melihat banyaknya kasus sosial yang terjadi,” ujar Kariaman.
Selama ini, layanan rumah aman dan rumah singgah masih mengandalkan kerja sama dengan panti asuhan yang berada di Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada. Untuk penanganan anak korban kekerasan, misalnya, Dinsos harus berkoordinasi dengan pihak panti asuhan dan menitipkan korban di fasilitas tersebut.
Sebagai langkah sementara, Dinsos Buleleng berencana memanfaatkan gedung kantor kosong seiring rencana penggabungan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kariaman menyebutkan, pihaknya akan mengajukan permohonan kepada Bupati Buleleng agar kantor yang tidak lagi digunakan dapat dialihfungsikan menjadi rumah aman dan rumah singgah sementara.
“Kalau disetujui, tentu akan dilakukan penyesuaian anggaran dan penyesuaian standar rumah aman. Harapannya lokasi tidak jauh dari kantor Dinsos agar memudahkan koordinasi dengan staf dan pekerja sosial,” jelas pejabat asal Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, ini.
Upaya tersebut juga didukung dengan tambahan sumber daya manusia (SDM) setelah Dinsos Buleleng memperoleh personel baru di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A). Tambahan SDM ini diharapkan dapat memperkuat layanan pendampingan sosial, khususnya bagi korban kekerasan.
“Rumah aman diperuntukkan bagi korban kekerasan dengan kebutuhan ruang yang lebih tertata dan aman secara psikologis. Fasilitas ini idealnya dilengkapi ruang konseling, alat kesehatan, serta pendamping profesional,”tutupnya. (Yudha/balipost)
