DENPASAR, BALIPOST.com – Percepatan program pemerintah RI terkait pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus dilakukan. Bahkan, Kodam IX/Udayana menggelar komunikasi sosial (komsos) untuk menyukseskan program tersebut, Kamis (11/12).
Dalam kegiatan tersebut, Aster Kasdam IX/Udayana, Kolonel Inf. Yudi Rianto Ratu menyoroti sejumlah tantangan diantaranya perbedaan pemahaman regulasi antar stakeholder, capaian yang masih jauh dari target, serta data lahan yang belum diperbaharui.
Komsos tersebut dipimpin Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto. Dalam sambutannya, Mayjen Piek Budyakto menyampaikan komsos kreatif ini merupakan ruang sinergi yang penting antara TNI, pemerintah daerah, dan komponen masyarakat guna memperkuat pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
“Fokus utama kita memberikan dukungan penuh terhadap program strategis nasional yaitu pembentukan KDKMP. Program ini merupakan wujud nyata dari sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Piek Budyakto.
Pangdam menjelaskan, KDKMP dirancang sebagai solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan kredit usaha, tabungan, serta pengembangan usaha produktif di sektor pertanian, peternakan, dan industri kecil. Komsos tersebut diharapkan menghasilkan solusi konkret, khususnya terkait pemanfaatan lahan. “Keberhasilan KDKMP akan menjadi indikator keberhasilan pembinaan teritorial kita di daerah,” ujarnya.
Sementara, Aster Kasdam IX/Udayana, Kolonel Inf. Yudi Rianto Ratu memaparkan perkembangan pembangunan KDKMP di wilayah Bali, NTB, dan NTT. Target total pembentukan KDKMP sebanyak 4.314 koperasi. Rinciannya, di NTT (Korem 161/WS) sebanyak 2.696 koperasi, NTB (Korem 162/WB) sebanyak 902 koperasi, dan Bali (Korem 163/WSA) sebanyak 716 koperasi.
Di tengah progres yang sedang berjalan, Kolonel Yudi menyoroti sejumlah tantangan dihadapi diantaranya perbedaan pemahaman regulasi antar-stakeholder, capaian yang masih jauh dari target, serta data lahan yang belum diperbaharui. Dengan demikian, dibutuhkan percepatan sinkronisasi agar KDKMP sebagai program strategis nasional dapat terimplementasi optimal. (Kerta Negara/balipost)
