TABANAN, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Tabanan menunjukkan kinerja positif dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025. Berdasarkan laporan realisasi anggaran (LRA) konsolidasi hingga 31 Oktober 2025, realisasi pendapatan daerah telah mencapai Rp1,8 triliun atau 79 persen dari total anggaran Rp2,28 triliun.
Dari jumlah tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp541,6 miliar atau 70 persen dari target Rp772,1 miliar. Komponen PAD yang menjadi penyumbang utama berasal dari pajak daerah dan retribusi jasa umum, serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat tercatat mencapai Rp1,13 triliun atau 88 persen dari target Rp1,28 triliun. Adapun transfer antar daerah baru terealisasi Rp126,8 miliar atau 56 persen dari target Rp224 miliar.
Di sisi belanja, total realisasi belanja daerah sampai akhir Oktober 2025 mencapai Rp1,5 triliun atau 63,9 persen dari total anggaran Rp2,35 triliun. Belanja operasi masih mendominasi dengan capaian Rp1,37 triliun atau 67 persen dari pagu Rp1,77 triliun, diikuti belanja modal sebesar Rp119,3 miliar atau 42 persen.
Untuk sektor transfer ke desa, pemerintah daerah telah menyalurkan Rp236,8 miliar atau 83 persen dari total anggaran Rp283,9 miliar. Sementara itu, pembiayaan netto yang berasal dari selisih penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tercatat mencapai Rp73,34 miliar, melebihi target 104 persen dari yang direncanakan Rp70,09 miliar.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, I Wayan Kotio mengatakan, kinerja ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi tahun berjalan. “Realisasi pendapatan dan belanja yang relatif seimbang menunjukkan kemampuan daerah dalam menjaga stabilitas fiskal sambil terus mendorong percepatan program prioritas pembangunan,” ungkapnya, Jumat (14/11).
Dengan waktu dua bulan tersisa hingga akhir tahun, Pemkab Tabanan optimistis realisasi APBD 2025 dapat mendekati target 100 persen, seiring dengan upaya percepatan kegiatan fisik dan administrasi di seluruh perangkat daerah. (Puspawati/balipost)
