SINGASANA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Pendidikan terus berupaya menjaga mutu pendidikan, salah satunya memastikan kelayakan sarana prasarana sekolah, khususnya pada jenjang sekolah dasar (SD). Setiap tahun, perbaikan gedung sekolah menjadi perhatian serius, baik melalui dukungan anggaran pusat (APBN) maupun daerah (APBD).
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, I Gusti Ngurah Darma Utama, mengatakan saat ini tercatat sebanyak 82 SD di Tabanan mengalami kerusakan dengan tingkat bervariasi. Dari jumlah tersebut, 16 sekolah masuk kategori rusak berat dan 66 sekolah rusak sedang. Total estimasi kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi sekolah dengan kondisi rusak sedang dan berat mencapai Rp79,365 miliar.
“Ini menjadi perhatian kami karena kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kelayakan fasilitas belajar. Sekolah yang aman dan layak sangat menentukan kenyamanan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar,” ujar Darma Utama dikonfirmasi Minggu (18/1).
Berdasarkan pendataan Disdik Tabanan, sebaran sekolah rusak terdapat di seluruh kecamatan. Kecamatan Baturiti, Kerambitan, Marga, dan Penebel masing-masing mencatat 11 sekolah rusak. Disusul Pupuan sebanyak 7 sekolah, Selemadeg 6 sekolah, Selemadeg Timur 6 sekolah, Selemadeg Barat 8 sekolah, Kecamatan Tabanan 6 sekolah, dan Kecamatan Kediri 5 sekolah.
Di tengah masih banyaknya sekolah yang membutuhkan penanganan, Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan mencatat sepanjang tahun 2025 telah merealisasikan penanganan fisik terhadap 19 SD dengan total anggaran Rp11,88 miliar. Penanganan tersebut bersumber dari APBN maupun APBD Kabupaten Tabanan.
Terpisah Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, I Made Sukanitera, menjelaskan dari total penanganan tahun 2025 tersebut, sebanyak 11 sekolah direvitalisasi melalui dana APBN. Sekolah-sekolah itu antara lain SDN 6 Penatahan, SDN 4 Babahan, SDN 3 Pejaten, SDN 3 Gubug, SDN 1 Mambang, SDN 1 Buahan, SDN 2 Berembeng, SDN 1 Beraban, SDN 1 Geluntung, SDN 2 Penebel, serta SDN 1 Pandak Gede, dengan nilai pekerjaan berkisar Rp279 juta hingga Rp1,34 miliar per sekolah.
“Revitalisasi dari APBN difokuskan pada perbaikan menyeluruh bangunan sekolah yang kondisinya sudah tidak layak dan berisiko terhadap keselamatan,” kata Sukanitera.
Selain itu, delapan sekolah lainnya ditangani melalui APBD Kabupaten Tabanan dengan kegiatan rehabilitasi ruang kelas, penyengker, senderan, hingga perbaikan saluran. Sekolah tersebut meliputi SDN 3 Riang Gede, SDN 1 Padangan, SDN 2 Rejasa, SDN Pangkung Tibah, SDN 1 Pandak Gede, SDN 1 Batannyuh, SDN 2 Dauh Peken, dan SDN 4 Kaba Kaba, dengan nilai pekerjaan antara Rp75 juta hingga Rp700 juta.
“Penanganan ini dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran. Meski belum mencakup seluruh sekolah rusak, setidaknya dapat menekan risiko kerusakan berat,” ujarnya.
Darma Utama menambahkan, sumber pendanaan rehabilitasi sekolah ke depan tetap mengandalkan sinergi APBN dan APBD. Dari total 82 sekolah rusak, sebanyak 62 sekolah telah masuk nominasi dan masih menunggu validasi serta kepastian anggaran dari pemerintah pusat.
“Informasi terakhir yang kami terima, sekitar 15 persen dari sekolah yang masuk tahap validasi akan direalisasikan pada tahap pertama di tahun 2026. Pelaksanaannya dilakukan bertahap karena menyesuaikan kemampuan anggaran pusat,” jelasnya.
Adapun sekolah dengan kategori rusak ringan masih dapat ditangani melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena masuk dalam pos pemeliharaan rutin.
“Komitmen kami jelas, memastikan anak-anak Tabanan tetap mendapatkan layanan pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Perbaikan sarana prasarana akan terus kami kawal,” pungkas Darma Utama.(Puspawati/balipost)
