NEGARA, BALIPOST.com – Partai Golkar Bali mengharapkan pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) benar-benar proporsional, mempertimbangkan perhitungan yang pas. Sejumlah daerah mengalami kondisi sama, namun Kabupaten Jembrana yang paling terasa dengan pemotongan hampir Rp100 miliar.
Ketua DPD Golkar Bali, Gde Sumarjaya Linggih di sela-sela Musda XI Golkar Jembrana, Rabu (15/10), mengaku agak bingung tentang kebijakan TKD tersebut.
“Kenapa kok Jembrana yang paling besar pemotongannya gitu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Tapi (nanti) saya coba tanyakan juga kepada teman-teman (di pusat) nanti, kenapa Jembrana? Mungkin ada hitung-hitungan juga, kita enggak tahu hitung-hitungannya bagaimana gitu. Yang jelas, saya lihat Jembrana cukup besar, Rp99 miliar,” kata Sumarjaya Linggih.
Pihaknya berharap, kebijakan ini benar-benar dengan perhitungan yang matang. “Tidak hanya sekadar perhitungan dan jangan sampai ada unsur like dan dislike,” tegasnya.
Partai Golkar, meski pun tidak dalam pemerintahan kabupaten, dalam membangun daerah, tidak akan melihat warna. “Kami akan terus berusaha untuk hal yang terbaik untuk masyarakat, karena melalui hal yang terbaik itu, masyarakat mulai cerdas sekarang ini, pasti akan memberikan simpati dan empatinya kepada partai yang bekerja,” tegasnya.
Di Golkar pada prinsipnya seluruh kader didoktrin Karya Siaga Gatra Praja. Artinya bersama-sama membangun dengan pemerintah. “Di mana, siapapun pemimpinnya, kami akan tetap menjadi mitra yang kritis, objektif, serta mempunyai solusi. Ini sudah dicanangkan dari zaman Pak Jusuf Kalla jadi Wapres. Sehingga pemerintahan itu benar-benar mendapat kontrol yang baik,” tambahnya.
Meskipun tidak pendukung dalam pilkada sebelumnya di Bali, bukan berarti kemudian akan menjadi oposisi. Tipe Golkar menurutnya adalah kritis yang objektif, yang solutif.
Sehingga benar-benar nantinya tidak selalu gaduh di masyarakat, tapi lebih banyak bekerja.
Pada Musda di Jembrana ini, hadir Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan dan Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna.
Kehadiran kedua pimpinan daerah yang sebelumnya berseberangan dalam pilkada tersebut menunjukkan keterbukaan untuk bekerja sama dengan setiap partai politik.
“Karena Jembrana ini daerah yang kalau boleh dibilang, daerahnya kurang beruntung dengan kabupaten lain. Nah, ketika nanti kita bekerja sama, tentu kita di Golkar yang mempunyai juga pejabat-pejabat di pusat, tentu akan sangat terbuka untuk bekerja sama, asal itu benar-benar menyejahterakan masyarakat, asal itu benar-benar percepatan dari pertumbuhan ekonomi di daerah Jembrana ini,” ujarnya.
Musda XI 2025, Rabu malam, menetapkan I Kade Joni Asmara Adi Putra sebagai Ketua DPD Golkar Jembrana periode 2025-2030. Joni satu-satunya yang mendaftar dan mendapatkan dukungan lebih dari 9 suara dari 11 suara sehingga secara aklamasi terpilih.
Joni Asmara Putra, Kamis (16/10), mengatakan, ia memiliki visi untuk menjadikan Partai Golkar Jembrana partai yang solid, modern, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan selalu hadir di tengah-tengah rakyat. “Di awal ini kami akan melakukan pembentukan kepengurusan kabupaten dengan melibatkan pengurus baru dan kader lama yang sebisanya akan lebih banyak anak-anak muda dan perempuan,” katanya.
Setelah itu, akan dilakukan konsolidasi organisasi ke tingkat kecamatan dan desa dan lanjut memperkuat organisasi, kaderisasi berkelanjutan, dan persiapan pemilu, pilkada dan agenda politik lainnya. (Surya Dharma/balipost)
