DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali meski mengencangkan ikat pinggang pada 2026. Pasalnya, Dana Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Bali dipangkas sebesar Rp500 miliar.
Gubernur Bali, Wayan Koster, membenarkan adanya penurunan dana TKD ini. Dari semula Rp2,4 triliun pada tahun anggaran 2025, menjadi Rp1,9 triliun pada tahun anggaran 2026.
Adanya pemangkasan dana TKD ini, menurut Koster menyulitkan kepala daerah menjalankan program. Ia mengakui, penurunan dana TKD akan memengaruhi pembiayaan untuk pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur.
“Kalau dana Pungutan Wisatawan Asing masuk semua, infrastruktur selesai semua tanpa pakai APBN, cukup dari PWA join sama Badung dan Denpasar selesai semuanya. Syukur-syukur jalan nasional didukung APBN, tapi jangan lupa sekarang pemerintah pusat makin ketat mengalokasikan ke daerah,” imbuhnya.
Jumlah pemotongan dana TKD ini cukup besar. Untuk Provinsi Bali sebesar Rp500 miliar. “Tahun 2026 dikurangi Rp500 miliar (Dana TKD,red) provinsinya. Kabupaten/kota seluruh Bali dihitung hampir Rp1,7 triliun TKD yang menurun ke Provinsi Bali,” ujar disela-sela pengarahannya terkait Penilaian Proper 2025 dan Optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing, di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Kamis (30/10).
Tak ingin pesimistis, Koster merencanakan supaya Bali lebih mandiri tidak bergantung dengan dana Anggan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menggenjot PAD dari berbagai sektor, salah satunya PWA. Selain itu, adanya kerja sama berbagai pihak untuk pembangunan di Bali.
“Saya sebenarnya sudah di posisi exercise, ke depan bagaimana agar Bali ini lebih mandiri kalau kita punya pemasukkan segitu kerja sama dengan baik selesai semua dan ini adalah kebutuhan lintas wilayah di seluruh Bali,” tandasnya. (Ketut Winata/balipost)
