DENPASAR, BALIPOST.com – Capaian indikator makro pembangunan Bali tahun 2025 menunjukkan kinerja sangat positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada 5 Februari 2026, seluruh indikator utama pembangunan Bali tercatat melampaui target yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Bali.
Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2025 secara kumulatif mencapai 5,82 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 5,48 persen. Capaian tersebut menempatkan Bali pada peringkat kelima tertinggi secara nasional dan menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.
Pendapatan per kapita masyarakat Bali juga mengalami peningkatan signifikan, mencapai Rp72,66 juta pada 2025 atau naik Rp5,34 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat ketimpangan ekonomi yang diukur melalui Gini Rasio menurun dari 0,348 pada 2024 menjadi 0,333 pada 2025, menandakan distribusi pendapatan masyarakat yang semakin merata.
Dari sisi kesejahteraan sosial, tingkat kemiskinan Bali tercatat sebesar 3,42 persen pada 2025, turun 0,38 persen dibandingkan tahun 2024 dan menjadi yang terendah secara nasional. Tingkat pengangguran juga menurun menjadi 1,45 persen, kembali menempatkan Bali sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terendah di Indonesia.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada 2025 mencapai 79,37, meningkat dari 78,63 pada tahun sebelumnya dan berada di peringkat kelima tertinggi nasional. Selain itu, usia harapan hidup masyarakat Bali turut meningkat menjadi 75,46 tahun.
Gubernur Bali, Wayan Koster menyatakan capaian tersebut mencerminkan keberhasilan implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru. Pembangunan Bali pada 2025 dinilai berjalan selaras dengan enam bidang prioritas pembangunan daerah, mulai dari penguatan adat dan budaya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, hingga penguatan Bali sebagai pulau digital yang aman.
Menurut Koster, hasil positif tersebut merupakan buah kerja keras kolektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta seluruh masyarakat Bali dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. (kmb/balipost)
