DENPASAR, BALIPOST.com – Sebanyak 18 gubernur hadir menyampaikan aspirasi ke Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (7/10), terkait dipangkasnya dana transfer ke daerah (TKD).
Salah satu gubernur yang tidak hadir adalah Wayan Koster. Terkait aspirasi ini, Gubernur Koster menyampaikan dirinya sependapat dengan 18 gubernur.
“Kalau terkait aspirasi kepala daerah, isinya (pendapat, Red) sama karena ada penurunan dana transfer daerah yang cukup besar,” kata Wayan Koster dikutip dari Kantor Berita Antara.
Gubernur Bali, Rabu (8/10), menyampaikan ketidakhadirannya dalam audiensi bukan karena Bali tidak kesulitan atas pengurangan dana TKD, tapi ia berhalangan datang. Meski Koster tidak hadir bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bertemu Menkeu Purbya, ia mengaku Pemprov Bali juga terdampak.
“Kebetulan saja saya tidak bisa hadir,” ucapnya.
Menurut dia, aspirasi dari 18 gubernur yang hadir, seperti Gubernur Jambi, Maluku Utara, Aceh, Jawa Tengah, dan lainnya sudah cukup, dan saat ini ia bersama para gubernur menunggu kebijakan Menkeu Purbaya.
“Cukup disampaikan oleh kawan-kawan gubernur, tinggal menunggu kebijakan Bapak Menteri Keuangan,” ujarnya.
Gubernur Koster tidak menyebutkan pemotongan yang dialami Bali, namun berdasarkan pertemuan APPSI dengan Menkeu Purbaya sebelumnya rata-rata pemotongan TKD di angka 20 persen lebih.
Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Gubernur Jambi Al Haris di Jakarta, Selasa (7/10) mengatakan masalah yang disampaikan ke Menkeu Purbaya adalah tantangan daerah akibat pengurangan dana transfer ke daerah.
Haris menuturkan penurunan TKD berdampak besar terhadap kemampuan daerah di antaranya dalam membayar tunjangan tambahan penghasilan (TPP) dan mengelola belanja operasional pegawai hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah ini luar biasa turunnya, daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD itu sendiri,” kata Haris.
Secara nasional, alokasi dana TKD dalam rancangan anggaran tahun 2026 direncanakan sebesar Rp649,99 triliun, turun signifikan dari perkiraan realisasi tahun 2025 yang sebesar Rp864 triliun atau dibandingkan alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun. (kmb/balipost)
