TABANAN, BALIPOST.com – Kondisi SMPN 5 Kediri yang berlokasi di Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, kembali menjadi sorotan dalam rapat kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD Tabanan. Sekolah yang berdiri sejak 2018 itu rupanya sampai saat ini masih menerapkan double shift akibat minimnya lahan untuk menambah ruang kelas.
Upaya penambahan ruang sudah lama diwacanakan, bahkan sempat masuk rencana tahun 2020. Namun, pandemi Covid-19 membuat anggaran dipangkas, hingga sampai kini pembangunan tambahan kelas belum terwujud. Sekolah ini hanya memiliki 6 ruang belajar dari kebutuhan 12 kelas.
Anggota Komisi IV DPRD Tabanan, Anak Agung Sagung Ariani menilai, kondisi ini harus segera ditindaklanjuti. Apalagi syarat penambahan ruang kelas dengan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) mewajibkan sekolah memiliki lahan yang cukup dan berstatus aset daerah.
“Kalau lahan tidak ditambah, sekolah tidak bisa dapat DAK. Ini harus ada pembelian tanah baru. Jadi kami pertanyakan, apakah masuk ke anggaran belanja?” ujarnya.
Sagung juga menyoroti dampak dari sistem belajar double shift. Menurutnya, pembelajaran di siang hari tidak lagi efektif karena menurunkan konsentrasi siswa. Hal ini membuat minat orang tua menyekolahkan anaknya ke SMPN 5 Kediri semakin rendah.
“Kondisi ini mengganggu kualitas pendidikan. Harus ada langkah nyata, termasuk pembelian tanah untuk memperluas sekolah,” tegas politisi asal Desa Abiantuwung tersebut.
Sementara itu, Ketua TAPD Kabupaten Tabanan, I Gede Susila menegaskan, penurunan anggaran belanja pendidikan tahun ini tidak menyentuh kegiatan prioritas, melainkan karena banyaknya guru yang pensiun. “Bulan ini saja ada 33 guru yang pensiun,” jelasnya.
Terkait perluasan lahan SMPN 5 Kediri, Susila menyebut pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pimpinan daerah. “SMPN 5 dulunya memang dibuat untuk menampung siswa yang tercecer saat penerimaan siswa baru. Jadi soal lahan ini akan kami bicarakan kembali,” pungkasnya. (Puspawati/balipost)
