SINGARAJA, BALIPOST.com – Sebanyak 24 sekolah di Kabupaten Buleleng akan menerima bantuan revitalisasi sarana dan prasarana tahun ini, total anggaran lebih dari Rp 16,3 miliar. Anggaran ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemendikbudristek yang langsung ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng, Dewa Made Sudiarta, dikonfirmasi Senin (8/9), menjelaskan bahwa dari 24 sekolah yang terpilih, dua di antaranya adalah PAUD yang masing-masing mendapatkan alokasi sekitar Rp 203,71 juta untuk pembangunan toilet dan ruang UKS.
Untuk jenjang SD, terdapat 18 sekolah yang akan menerima total anggaran sekitar Rp 14,46 miliar. Program revitalisasi untuk SD meliputi perbaikan ruang kelas, pembangunan toilet, ruang UKS, perpustakaan, ruang administrasi, serta laboratorium. Sementara itu, empat sekolah SMP juga akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1,63 miliar untuk kegiatan serupa.
Meski begitu, Sudiarta mengungkapkan bahwa alokasi DAK tahun ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran di tingkat kementerian, yang turut mempengaruhi jumlah sekolah yang mendapat bantuan revitalisasi.
“Bapak Bupati sempat menugaskan saya untuk ke Jakarta guna mengupayakan tambahan bantuan. Karena jumlah sekolah rusak yang membutuhkan perbaikan cukup banyak di Buleleng,” ujar Sudiarta.
Jika dibandingkan dengan 2024, alokasi DAK Fisik Pendidikan untuk Buleleng mengalami penurunan drastis. Tahun lalu, 26 sekolah dari jenjang PAUD, SD, hingga SMP mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp 25 miliar.
“Tahun ini, kami mengajukan usulan berdasarkan Dapodik, dengan prioritas pada sekolah-sekolah yang kondisinya paling rusak. Kementerian juga punya standar tertentu—sekolah yang mendapatkan bantuan harus benar-benar dalam kondisi rusak berat,” tambahnya.
Selain mengandalkan DAK pusat, perbaikan sarana pendidikan di Buleleng juga diupayakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, Disdikpora harus menyeleksi sekolah-sekolah yang kondisinya paling mendesak untuk diperbaiki, terutama yang terdampak bencana alam seperti kerusakan pada senderan dan pagar sekolah. (Yudha/Balipost)
