JAKARTA, BALIPOST.com – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp178,7 triliun untuk gaji dan penguatan kompetensi bagi guru dan dosen pada tahun 2026.
“Untuk gaji guru, penguatan kompetensi, dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Jumat (15/8).
Selain itu, Kepala Negara mengatakan pemerintah juga mempersiapkan anggaran untuk tunjangan profesi bagi guru aparatur sipil negara (ASN) dan guru non-ASN tahun depan.
“Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai,” ujar Prabowo.
Sementara itu, DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang.
Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.
Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara.
Beberapa dari mereka yakni Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (Kmb/Balipost)
