Ketua Fraksi Partai Demokrat Bersatu DPRD Gianyar, Drs. Ida Bagus Gaga Adi Saputra, M.Si. (BP/Wir)

GIANYAR, BALIPOST.com – Kelangkaan LPG (elpiji) bersubsidi 3 kg di Kabupaten Gianyar sudah berlangsung dua pekan. Kondisi ini bahkan membuat masyarakat bawah panik.

Fraksi Partai Demokrat Bersatu DPRD Gianyar menyoroti kelangkaan ini.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Bersatu DPRD Gianyar, Drs. Ida Bagus Gaga Adi Saputra, M.Si., Kamis (14/8) mengatakan, mengatasi kelangkaan Pemkab Gianyar wajib mengambil langkah cepat berkoordinasi langsung dengan Pertamina untuk mengetahui stok aktual, hambatan distribusi, dan memastikan pasokan tambahan segera masuk.

Distribusi darurat melalui pangkalan resmi di setiap desa/kelurahan wajib dilakukan dengan pengawasan aparat agar tidak ada penimbunan.

Baca juga:  Daging Ayam Langka di Karangasem, Sentuh Rp 50 Ribu Perkilo

“Penyebaran informasi resmi ke masyarakat mengenai jadwal distribusi dan harga eceran tertinggi (HET) perlu dilakukan untuk mencegah spekulasi dan kepanikan,” ucapnya.

Pria yang akrab disapa Gus Gaga ini mendorong pemerintah mengkordinasikan pendataan ulang penerima subsidi agar tabung LPG 3 kg benar-benar hanya untuk rumah tangga miskin, UMKM kecil, dan nelayan. Pemerintah bersama aparat berwenang wajib menertibkan pangkalan nakal yang menjual gas melon di atas HET atau menyalurkan ke pihak yang tidak berhak.

Baca juga:  Gianyar Gelar Operasi Pasar Elpiji 3 Kg

“Pengawasan lintas OPD baik Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, Dinas Koperasi dan UKM untuk mencegah distribusi liar ke luar wilayah,” tegas Anggota Komisi IV DPRD Gianyar ini.

Menurutnya, Pimpinan DPRD Kabupaten Gianyar mesti segera melakukan fungsi pengawasan dengan memanggil OPD terkait dan pihak Pertamina untuk memastikan penyebab kelangkaan dan rencana pemulihan stok. “DPRD bisa mengevaluasi HET bersama eksekutif jika ada disparitas harga yang memicu kelangkaan,” tuturnya.

Baca juga:  Polisi Cek Warung Rusak Akibat Puting Beliung

Gus Gaga berharap Pemkab Gianyar bisa mengambil kebijakan mendorong perda/perbup tentang mekanisme distribusi LPG 3 kg yang lebih ketat dan transparan. Termasuk, sanksi bagi pelanggar.

Ia mengusulkan sistem kartu kendali atau pendataan digital untuk subsidi agar tepat sasaran.

“Dalam hal fungsi anggaran, sebaiknya Dewan agar mendorong pengalokasian anggaran darurat misalnya melalui Belanja Tidak Terduga untuk membantu distribusi tambahan atau subsidi ongkos distribusi jika pasokan jauh dari depot,” harapnya. (Wirnaya/Balipost)

BAGIKAN